Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Absurditas Sejarah Kuasa

    2016-09-07 08:46:22
    Images

    Absurditas Sejarah Kuasa

    Oleh  Marianus Ola Kenoba

    Dosen Pendidikan Sejarah,

    Sekretaris UPT Publikasi Universitas Flores

     

    Usaha mengurai praksis kuasa di dalam bingkai matriks sosial tidak pernah mengabaikan konteks spatial-tempora. Atas dasar itulah term logika sejarah menjadi urgen untuk diperbincangkan. Dimensi historisitas menjadi penting untuk dipertimbangkan karena makna tindakan manusia selalu berada di dalam spektrum ruang dan waktu. Demikian pula keseluruhan proses produksi-reproduksi makna beserta implikasi logis atas kekuasaan berada dalam lingkup sejarah yang terus melintasi horison ruang-waktu. Percikan gagasan sederhana ini bertolak dari refleksi tentang kekuasaan dan efek-efek paradoksalnya didasarkan pada praksis kosmologi kuasa Jawa.

    Sejarahwan Sartono Kartodirjo menerangkan bahwa fenomena kekuasaan dan sejarah dalam alam pemikiran Jawa selalu bercorak konstan atau tetap. Jadi, sama sekali berbeda dengan “ramalan” berlabel ilmiah yang dikonstruksikan oleh pemikiran Barat yang memahami konsep sejarah sebagai proses yang bergulir secara linear. Dampak logis dari pandangan ini adalah proses pengadopsian secara vulgar konsep mengenai kekuasaan kemudian dipraktikkan dalam sebuah birokrasi kekuasaan yang kurang akomodatif, sangat kaku, bahkan cenderung naif. Sejarah kekuasan dalam pandangan Jawa yang sifatnya konstan itu, pada gilirannya akan mengkultuskan masa lalu. Muncullah litani yang selalu didaraskan ”Seht, das Grosse ist shon da”. ”Lihatlah kebesaran pernah menjulang di masa lampau”. Jadi, pada level kesadaran terciptalah sebuah diskursus potensial bahwa sejarah keagungan masa lalu itu pasti akan terulang kembali. Misalnya, peristiwa keruntuhan atau lengsernya rezim Soeharto dianggap sebagai representasi dari pengulangan sejarah kekuasaan.

                Cara pandang di atas mengindikasikan bahwa logika pemikiran Jawa mengenai kekuasaan sangat pragmatis sebab reproduksi kekuasaan baik dalam tataran ideal maupun pada tataran aplikatif dipandang sami mawon-idem ditto. Jadi, narasi mengenai sejarah politik atau kekuasaan Jawa bersifat empiris; dirasakan, dijalani atau dialami secara riil. Pengalaman semacam ini tidak simetris dengan bangunan konsep kekuasaan di dalam referensi Barat yang memandang kekuasaan sebagai dunia ide yang sangat abstrak, kompleks, dan penelusurannya memerlukan metode-metode ilmiah spesifik. 

    Selain itu, dalam praktik kekuasaan Jawa selalu dihubung-hubungkan dengan aspek personalitas. Subyek yang menempati posisi pemimpin selalu dianggap memiliki kekuatan supranatural, titisan dewa, dan memiliki kesaktian tertentu. Jadi,  seorang pemimpin adalah individu spesial yang terpilih atau satrio pininggit sehingga segala titahnya harus dituruti oleh semua warga yang berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.

    Sebaliknya, kekuasaan dalam paradigma Barat selalu disepadankan dengan konsep-konsep ideal yang perlu dijelaskan dengan logika formal atau minimal dianggap rasional. Kekuasaan didefinisikan sebagai upaya yang sistematis untuk melakukan pemaksaan baik secara fisik maupun melalui proses “cuci otak” untuk mempengaruhi publik agar dapat mengikuti jalur ideologi rezim. Prinsip rasionalisasi kekuasaan seperti ini justru dalam pandangan kosmologi Jawa dinilai sangat abstrak. Bagi orang Jawa, secara hakiki kekuasaan itu bercorak empiris. Artinya, dialami dan selalu berhubungan dengan individu-individu yang terlahir dengan bakat super.

                Aura tragedi dalam novel Arok Dedes karya sastrawan-sejarahwan-empu-sepuh Pramudya Ananta Toer, mempertegas tesis kosmologi kuasa Jawa bahwa pemberontakan Arok terhadap Tunggul Ametung untuk menduduki tahta kerajaan dipandang legitimated dan sudah semestinya begitu. Legitimasi kekuasaan yang seolah-olah wajar adanya ini disebabkan oleh pandangan sejarah politik Jawa bahwa kekuasaan itu pada kondisi tertentu mengalami situasi gejolak atau konflik. Menurut “diagnosa” masyarakat “awam” (Jawa), konflik merupakan indikasi awal kejatuhan sebuah rezim yang sedang berkuasa. Perebutan kekuasaan dalam institusi kekuasaan merupakan hal yang lumrah, wajar, dan terlegitimasi sebab pemimpin yang sedang berkuasa dianggap tidak mampu mengemban tugas kepemimpinan yang dipercayakan padanya. Pemimpin tidak lagi menunaikan laku tapa dan dianggap kehilangan jati diri akibat orientasi pamrih dalam praktik kekuasaannya. Pada tataran kosmis, konsep gejolak, anomali, chaos dipandang sebagai moment keterputusan relasi sang pemimpin dengan kosmos sehingga tatanan kosmis yang selaras mengalami kegoncangan.

                Kosmologi Jawa tentang sejarah kekuasaan kemudian diadopsi oleh birokrat kita dalam mempraktikkan kekuasaan di Indonesia. Soeharto pada mulanya dianggap memiliki aura kepemimpinan untuk memimpin bangsa. Namun, dalam perkembangan selanjutnya justru terbelenggu pada pamrih untuk merengkuh sebanyak mungkin kepuasan duniawi. Soeharto dianggap telah jauh dari tipikal pemimpin ideal yang seharusnya menjadi contoh dan pengayom bagi masyarakat.

    Praktik kekuasaan yang selalu diidentikan dengan dunia mistik, kesaktian, kharisma tradisional, dan kekuatan wangsit barangkali sudah saatnya ditafsirkan kembali. Praktik kekuasaan beraroma mistik, juga memungkinkan hadirnya sebuah pranata kuasa yang sangat totaliter. Belajar dari sejarah, kekuasaan yang dipraktikan oleh rezim yang demikian totaliter plus hegemonik telah melahirkan problematika sosial, politik, dan budaya yang sedemikian kompleks dan ”sakitnya” dapat dirasakan sekarang ini. Betapa kita harus membayar biaya sosial yang sangat mahal untuk sebuah praktik kuasa yang timpang bahkan terkesan absurd. *

Berita Terkait