Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Alat Bukti pada Hukum Acara PTUN

    2015-05-23 17:45:25

    Alat Bukti pada Hukum Acara

    Peradilan Tata Usaha Negara

     

    Oleh Fransiskus Badhe, S.H, M.H.

    Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakutas Hukum,

     Universitas Flores, Hp 081339861567

     

    Dalam suatu proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pihak yang  bersengketa haruslah melakukan pembuktian untuk menjelaskan apa yang dialami. Untuk itu diperlukan alat bukti. Di PTUN dikenal lima macam alat bukti, yaitu bukti surat/tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan  para pihak, dan pengetahuan hakim.

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 101 menyatakan, surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis, yakni (1) Akta otentik, yakni surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya, (2) Akta di bawah tangan, yakni surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya, (3) Surat-surat lainnya yang bukan akta.

    Bilamana salah satu pihak yang bersengketa membantah keaslian alat bukti surat yang diajukan, hakim dapat melakukan pemeriksaan terhadap bantahan itu kemudian mempertimbangkan dalam putusan akhir nilai pembuktiannya. Apabila dalam pemeriksaan persidangan ternyata alat bukti tertulis tersebut ada pada badan atau pejabat TUN, maka hakim dapat memerintahkan badan atau pejabat TUN tersebut untuk segera menyediakan alat bukti tersebut.

    Dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 102, disebutkan, keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui, menurut pengalaman dan pengetahuannya. Kehadiran seorang ahli di persidangan atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan, baik dengan surat maupun dengan lisan, dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan yang sebaik-baiknya (Pasal 103).

    Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang bersangkutan. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

    Pada saksi dikenal adanya asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan berarti saksi),  yaitu keterangan seorang saksi saja tanpa adanya alat bukti yang lain, tidak cukup untuk membuktikan, harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain. Berbeda dengan ahli, asas unus testis nullus testis tidak dikenal pada ahli, sehingga dengan keterangan seorang ahli saja hakim membangun keyakinannya dengan alat-alat bukti yang lain (Andi Hamzah, 2010)

    Berdasarkan Pasal 105 UU Nomor 5 Tahun 1986, pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan oleh pihak yang bersengketa sendiri atau oleh wakilnya yang diberi kuasa secara khusus, untuk itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna terhadap pihak yang memberikan pengakuan itu.

    Hal ini berarti hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu benar, kendati belum tentu benar. Pengakuan yang diberikan di luar persidangan, nilai pembuktiannya diserahkam kepada pertimbangan hakim. Pengakuan yang diberikan di luar persidangan merupakan alat bukti bebas dan konsekuensinya hakim leluasa untuk menilai alat bukti tersebut, atau bisa juga hakim hanya menggangap itu sebagai alat bukti permulaan saja. Terserah kepada hakim untuk menerima atau tidak menerimanya.

    Pasal 106 UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan, pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Melihat pada pengertian ini, maka pengetahuan hakim dapat juga diartikan sebagai apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan. Tetapi pengetahuan hakim mengenai para pihak yang diperoleh di luar persidangan tidak dapat dijadikan bukti dalam memutus perkara.

    Ada perbedaan sistem antara sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara TUN. Dalam Hukum Acara TUN, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim TUN bebas  menentukan. Sistem pembuktian yang  dianut dalam  Hukum  Acara TUN  adalah  sistem Vrij beswijsleen, yakni suatu ajaran pembuktian bebas dalam rangka memperoleh kebenaran materil.

    Apabila dibaca Pasal 100 UU Nomor 5 Tahun 1986, dapatlah disimpulkan bahwa Hukum Acara TUN menganut ajaran pembuktian bebas yang terbatas, karena alat-alat bukti yang digunakan itu sudah ditentukan secara limitatif. Dalam Pasal 107, hakim dibatasi kewenangannya menilai sahnya pembuktian, yakni paling sedikit dua alat bukti berdasarkan keyakinannya. Sedangkan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dilakukan dalam rangka memperoleh kebenaran formal. *

    (Suara Uniflor, Flores Pos, Sabtu, 9 Mei 2015).

     

Berita Terkait