Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Distorsi Ekonomi Koperasi

    2016-05-27 11:52:27
    Images

    Distorsi Ekonomi Koperasi

    Oleh Stefanus Hubertus Gusti Ma, SE, M.Ec.Dev

    Dosen Program StudiPendidikanEkonomi

    Fakultas Keguruan dan IlmuPendidikan

    Email : ephentino@gmail.com

     

    Pilihan untuk mengulas topik distorsi ekonomi dari sudut pandang koperasi distimulasi oleh riak-riak kegairahan sector ekonomi informal (koperasi) di Kabupaten Ende. Menariknya, dalam triwulan I ini sebagian besar koperasi di Kabupaten Ende mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Publikasi atas seluruh aktivitas RAT secara tranparan mengandaikan bahwa akuntabilitas koperasi dalam mengelola organisasi koperasi tidak perlu diragukan lagi oleh publik. Maraknya usaha koperasi dan peluang sukses yang menjanjikan di masa yang akan datang telah membawa harapan baru akan kesejahteraan baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus.

    Meskipun demikian, di tengah maraknya perkembangan perkoperasian, terselip sebuah fenomena unik yang disebut dengan istilah“Distorsi Ekonomi”. Salah satu penyebab distorsi ekonomi adalah persaingan pasar. Persaingan pasar dalam sector perkoperasian dapat dikatakan belum merata karena umumnya kategori koperasi yang berada di Kabupaten Ende adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Kredit (Kopdit). Data Ende Dalam  Angka 2014 memperlihatkan bahwa ada 21 koperasi yang tersebar di 7 kecamatan yakni Kecamatan Nangapanda (3 koperasi), Kecamatan Ende (2 koperasi), KecamatanEnde Selatan (2 koperasi), Kecamatan Ende Tengah (11 koperasi), Kecamatan Ende Utara (1 koperasi), Kecamatan Wolojita (1 koperasi), dan Kecamatan Ndori (1 koperasi).

    Berdasarkan data di atas menurut penulis bertentangan dengan amanatUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. AmanatUndang-Undang tidak menghendaki adanya dominasi atau bahkan monopoli atas satu jenis usaha. Jadi, Undang-Undang mempersyaratkan 4 jenis usaha koperasi yang dapat dijalankan secara bersamaan dalam satu wilayah yakni Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Simpan Pinjam, dan KoperasiJasa.

    Fenomena distorsi ekonomi semacam ini perlu diantisipasi dan didialogkan sebabakan memberikan efek negative terhadap laju pertumbuhan ekonomi makro. Berdasarkan riset kepustakaan menunjukkan bahwa koperasi belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ende. Terfokusnya konsentrasi public pada jenis usaha koperasi simpan merupakan faktor penyebab rendahnya signifikansi antara variable koperasi dan pertumbuhan ekonomi.

    Penyebab lain dari distorsi ekonomi yakni campur tangan pemerintah terutama dalam regulasi-regulasi ekonomi. Sebetulnya, tidak menjadi masalah jika regulasi yang diturunkan didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan berpihak pada kesejahteraan publik. Persoalannya, ada tendensi yang cukup kuat bahwa regulasi ekonomi cenderung berbanding lurus dengan “kebutuhan” politik praksis. Mekanisme control pemerintah di dalam bidang ekonomi praktis mengacu pada fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan atau fungsi (primer) danfungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan atau fungsi sekunder.

    Alangkah baiknya jika pada tataran operasional, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan lebih dioptimalkan lagi karena masih terfokusnya jenis usaha koperasi dari unit simpan pinjam/kredit. Jumlah usaha koperasi kredit yang terus bertambah memungkinkan distorsi ekonomi karena koperasi kredit yang besar akan semakin besar (jumlah anggotadan omset) dan koperasi kredit yang kecil akan tetap kecil (jumlah anggota dan omset) sehingga tidaklah heran jika bermunculan koperasi ajimumpung atau numpang lewat sehingga berdampak tingkat ketimpangan ekonomi semakin meningkat.

    Bertolak dari kondisi di atas, maka pemerintah perlu lebih meningkatkan fungsi sekunder yakni fungsi pembangunan dan pemberdayaan. Fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan terrealisasi dalam pilihan taktis untuk menggalakkan jenis-jenis usaha koperasi lainnya sehingga ruang gerak masyarakat dalam memilih dan menyeleksi jenis usaha koperasi mana yang akan dirintis dan jenis usaha koperasi mana untuk dipilih bergabung sebagai anggota koperasi. Pilihan yang agak luas semacam inilah yang relevan dengan amanat UU No. 17 tahun 2012.

    Mengutip Ketut, 2001, keberhasilan pembangunan di Indonesia ditandai dengan adanya merosotnya pangsa sektor primer (pertanian), meningkatnya pangsa sector sekunder (industri), dan pangsa sector tersier (jasa) kurang lebih konstan, namun akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Dari pernyataan Ketut tersebut dapat diparalelkan dengan keberadaan koperasi di Kabupaten Ende dan Flores umumnya sebagai berikut: sektor primer (koperasi simpan pinjam/kopdit), sector sekunder (koperasi produsen, koperasi konsumen, dankoperasi jasa).

    Mengapa demikian karena berpijak pada teori produksi yakni input – proses – output. Input dalam arti masyarakat membutuhkan sektor primer (uang /modal) untuk menjalankan sector sekunder (kegiatan usaha) sehingga output yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan baik anggota maupun non anggota koperasi. Kolaborasi kedua sector tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sesuai rancangan kebijakan pemerintah yakni pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat efektif sebagai mana mestinya dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat ketimpangan pendapatan menurun, gerakan ekonomi kerakyatan tercapai, dan bermuara pada kesejaterahaan rakyat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi “pintumasuk” bagi suksesnya idealism kesehateraan masyarakat. 

    Opini telah diterbitkan  pada Rubrik Suara Uniflo,  Harian Umum Flores Pos edisi 14 Mei 2016.  Rubrik dikelola oleh UPT Humas dan Publikasi Uniflor

Berita Terkait