Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Hukum Berkeadilan Gender

    2015-04-14 16:53:02
    Images

    Hukum Berkeadilan Gender

     

    Oleh Christina Bagenda, S.H, M.H

    Dosen dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum,

    Fakultas Hukum, Universitas Flores, Hp 082145894555

     

    Dalam kajian ideologi gender, perempuan digambarkan sebagai orang yang memiliki sifat lemah-lembut, mengalah, penakut, tergantung, dan emosional. Sifat-sifat itu diterima  sebagai kodratnya perempuan. Oleh karena itu, tempat yang baik bagi perempuan adalah lingkungan rumah, sedangkan laki-laki sebaliknya, yakni di lingkungan publik.

    Pengertian kodrat perempuan dan gender sering dicampuradukkan. Kodrat perempuan adalah perbedaan perempuan dengan pria atas dasar jenis kelamin, sebagai anugerah Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan, dan bersifat tetap. Sedangkan gender (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, halaman 353, istilah yang benar gender, bukan jender) adalah perbedaan sifat  perempuan dan pria yang bukan anugerah Tuhan, tetapi berdasarkan sosialisasi dan konstruksi masyarakat yang dapat dipertukarkan, bersifat tidak tetap, bergantung pada tempat, kebiasaan, budaya, waktu, dan status sosial dalam masyarakat. Kesalahpahaman atas pengertian kodrat dan gender telah menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan dan pria dalam kehidupan masyarakat kita.

    Identitas gender yang terbentuk di tempat kerja sangat dipengaruhi oleh konsep kodrat perempuan yang berlaku. Realitas gender yang dikuatkan oleh ketentuan hukum, yakni dalam Pasal 106 BW yang menyatakan bahwa istri harus tunduk patuh pada suami, dan ketentuan Pasal 34 (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami kepala keluarga dan  istri ibu rumah tangga. Selanjutnya dipertegas lagi dalam SE Menakertrans Nomor 7 Tahun 1990 tentang upah tenaga kerja, di mana buruh perempuan ditetapkan dengan status lajang (bujang) sungguhpun kenyataannya sudah berkeluarga. Ketentuan-ketentuan tersebut telah menyebebkan perempuan tersubordinasi terhadap laki-laki.

    Ketidakadilan dan ketidaksamaan yang merata dalam pengertian kesehatan perempuan, beban kerja, akses terhadap pekerjaan, pendapatan, dan kekuasaan yang dialami perempuan pada dasarnya bersumber dari pelabelan negatif terhadap kaum perempuan yang sudah terjadi sejak 3000 tahun yang lalu. Ketidakseimbangan hubungan pria dan perempuan tercermin dalam sistem patriarkhat, dan telah berurat-akar dalam sistem filsafat, agama, sosial, dan politik.  Kehidupan buruh perempuan di lingkungan pabrik, misalnya, pembagian kerja secara seksual merugikan buruh perempuan.

    Perempuan mendapat porsi tidak menguntungkan akibat pelabelan atau stereotip yang berlaku. Akibatnya, upah perempuan menjadi lebih rendah, terutama buruh perempuan, apalagi diperkuat oleh ketentuan hukum yang hampir semuanya disusun kaum pia. Terjadilah ketidakadilan gender yang merupakan ketidakadilan struktural, yakni ketidakadilan yang disebabkan oleh struktur-struktur sosial dan kekuasaan dalam masyarakat.  

    Hukum yang hidup dalam masyarakat (norma-norma masyarakat) merupakan norma-norma dari kekuatan pemaksa, seperti agama, kebiasaan, dan adat-istiadat. Norma-norma masyarakat sangat dipengerahi oleh ideologi gender yang berlaku di masyarakat tersebut. Kaitan hukum dengan struktur sosial yang mendukungnya dapat memperjelas apakah hukum itu merupakan pengaturan masyarakat yang bekerja dengan baik? Apakah masyarakat tidak mencari sarana pengatur lain di luar hukum yang diperlukan baginya? 

    Ideologi gender yang menjadi ideologi dominan dalam masyarakat yang kemudian diadopsi dalam masyarakat industri tidak begitu saja diterima oleh kelompok buruh perempuan yang tidak dominan dan tidak berkuasa. Dalam masyarakat prakapitalis, perempuan tersubordinasi oleh kelas-kelas yang dominan, tetapi dalam lingkungan keluarga di mana produk dengan nilai pakai dibuat, perempuan tetap dapat mempertahankan wewenangnya. Dalam perubahan sosial yang terjadi sekarang ini, eksistensi hukum dalam masyarakat di Indonesia tidak lepas dari paradigma yang dipakai dan melekat pada hukum yang berlaku.

    Membongkar ketidakadilan gender berarti membongkar struktur-struktur kekuasaan yang ada, dalam hal ini yang menanamkan ideologi gender untuk kepentingan yang berkuasa dan bertentangan dengan kepentingan yang dikuasai. Karena ideologi gender ditanamkan mulai dari keluarga, masyarakat, tafsir agama, pendidikan, dan negara, maka sungguh tidak masuk akal apabila usaha membongkar ketidakadilan gender melalui kebijakan negara saja. Oleh karena itu, sebetulnya keluarga adalah tempat paling kritis dalam menyosialisasikan ketidakadilan gender. Beban ganda yang menimbulkan ketidakadilan gender yang didukung oleh hukum dan kebijakan publik negara, karena hukum dan berbagai kebijakan umum masih mendomestikkan perempuan dan menganut nilai-nilai patriarki.

    Untuk menuju kepada perubahan hukum yang berkeadilan gender, perlu diperhatikan tiga aspek dalam hukum yang saling berkaitan, yaitu pembentuk hukum (isinya) yang tidak seksis, pelaksanaan hukum (aparat hukum/kelembagaan) yang sensitif gender, dan bangkitnya budaya hukum yang sadar gender, baik di tingkat pembentukan hukum, pelaksanaan hukum, maupun di masyarakat.

    Kenyataannya dalam hukum perburuhan Indonesia, peraturan perburuhan memerlukan waktu yang panjang untuk merombaknya, karena melalui proses politik dan birokrasi yang tidak mudah. Perlu dilakukan program yang sistematik untuk perubahan hukum perburuhan yang mengikuti perubahan sosial dalam masyarakat. Juga perlu dilakukan perbaikan bagi aparat hukum secara kelembagaan dalam melaksanakan penegakan hukum perburuhan yang responsif terhadap kepentingan buruh perempuan. Terakhir, cara pandang dan sikap masyarakat yang tidak bias gender akan sangat menentukan pelaksanaan hukumnya. (Flores Pos, Sabtu, 15 Februari 2014).     

Berita Terkait