Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Kajian Naskah Akademik Penanaman Modal

    2015-04-18 10:16:35
    Images

    Kajian Naskah Akademik Penanaman Modal

     

    Oleh Ernesta Arita Ari, S.H, M.Hum

    Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

    Universitas Flores, Hp 081353713343

     

    Sebagai negara berkembang, upaya pemerintah Indonesia mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur masih terus dilakukan berupa kegiatan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang ekonomi.

    Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan modal, keterampilan, dan teknologi yang merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi nasional yang dapat diwujudkan melalui kontribusi penanaman modal. Pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini perlu melakukan penanaman modal yang baik dengan memperhatikan potensi yang ada di daerahnya. Pengembangan potensi daerah melalui investasi harus diarahkan pada sektor unggulan/prioritas daerah itu sendiri.

    Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 30 Ayat (6) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yakni “penyelanggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam suatu abupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.”

    Agar penanaman modal di Kabupaten Ende dapat dilaksanakan secara efektif, diperlukan kajian akademis sebagai dasar pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranpeda) yang mengatur tentang penanaman modal. Keberadaan naskah akademik bertujuan agar Perda  yang dihasilkan sesuai dengan sistem hukum Nasional yang berlaku.

    Dari hasil kajian tersebut, pemerintah daerah dapat mengangkat permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Ranperda dan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi atas permasalahan dalam penanaman modal di Kabupaten Ende, selanjutnya merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, jangkauan,  dan arah pengaturan Ranperda.

    Penyusunan naskah akademik dapat dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum, serta hasil penelitian, hasil kajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan diskusi (focus group discussion).

    Sampai dengan saat ini Pemda Kabupaten Ende belum memiliki payung hukum khusus di bidang penanaman modal.   Kondisi semacam ini dapat  membuat iklim penanaman modal di Kabupaten Ende belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena belum ada kepastian hukum bagi para investor. Berdasarkan pertimbangan di atas, diperlukan suatu peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penanaman modal.

    Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal di Kabupaten Ende. Pertama, pada umumnya masyarakat belum memahami fungsi dan peranan penanaman modal. Kedua, sumber daya alam (SDA) terpencar di berbagai lokasi yang belum dilengkapi dengan prasarana pendukung yang memadai. Ketiga, belum memenuhi unsur K-3 (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) disebabkan pemikiran negatif masyarakat yang dominan tentang dampak dari investasi. Keempat, modal untuk operasional dan investasi PDAM terbatas dan belum adanya penyertaan modal Pemda. Kelima, regulasi daerah yang terkait dengan usaha jasa pariwisata, yakni belum siapnya infrastruktur daerah dan SDM lokal. Keenam, pembebasan lahan (hak milik dan hak ulayat) yang bermasalah dan persoalan teknis, seperti topografi kependudukan, infrastruktur, geografis, finansial, perilaku, dan tingkat kesadaran masyarakat.

    Adapun solusi yang ditawarkan guna meningkatkan capaian investasi, yakni dengan melakukan sosialisasi kepada semua stakeholders. Selain itu, pemerintah menetapkan regulasi sebagai landasan hukum yang menunjang kegiatan penanaman modal serta memperkuat komunikasi sosial dengan berbagai pihak, baik yang berada di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten untuk mendapatkan dukungan dalam berbagai aspek.

    Lebih lanjut, perlu adanya kebijakan pemerintah tentang pemetaan wilayah sentral produksi sesuai dengan kondisi wilayah tersebut atau diperuntukkan komoditi yang sesuai sekaligus untuk menjawab unsur K-3 serta membangun pemahaman masyarakat melalui sosialisasi atau seminar tentang investasi berwawasan lingkungan melalui efisiensi anggaran dan prioritas kegiatan serta dilanjutkan pembuatan Perda (penyiapan draft dan naskah akademik). Selanjutnya, untuk membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan holistik dan budaya terhadap pembebasan tanah diperuntukan bagi lahan perkebunan dan kehutanan.

    Dari pemaparan singkat tentang kajian naskah akademik penanaman modal dapat disimpulkan, pada tingkat implementasi Pemda Kabupaten Ende sangat memerlukan adanya investasi sebagai salah satu cara untuk menggerakkan pembangunan yang dapat memberikan dampak pada pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemberdayaan masyarakat lokal. Penanaman modal di Kabupaten Ende masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan aspek legalitas. Oleh karena itu, pemerintah daerah segera menyusun Ranperda yang dapat mendukung penyelenggaraan penanaman modal.

    Dalam penyusunan naskah akademik ke depan pada setiap SKPD, diharapkan adanya keselarasan antara antusiasme Pemda Kabupaten Ende dengan agenda-agenda yang jelas dan komprehensif dikreasikan sendiri oleh Pemda.

    Materi pengaturan dalam Perda Kabupaten Ende tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan adanya keseimbangan antara kepentingan investor, pemberdayaan masyarakat lokal dan pemerintah. Materi muatan yang diatur dalam Perda Penanaman Modal mencerminkan kondisi dan budaya lokal di Kabupaten Ende serta diperlukan uji publik sebelum Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Ende diberlakukan.

    (Flores Pos, Rabu, 24 Desember 2014).

Berita Terkait