Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian

    2015-04-18 21:58:04
    Images

    Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian

     

    Oleh Stefanus H. Gusti Ma, S.E, M.Ec.Dev

    Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP,

    Universitas Flores, Hp 081392591914

     

    Dalam dua bulan terakhir, harian umum Flores Pos ramai memberitakan kegiatan koperasi, terutama tentang rapat anggota tahunan (RAT) masing-masing koperasi yang ada di wilayah Flores/Lembata. Ini tentu membanggakan. Secara nasional, koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional.           

    Sekadar untuk diingat, sejarah awal koperasi di Indonesia bermula pada tahun 1895 di Leuwiliang, sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di Leuwiliang,  Raden Ngabei Aria Wiriatmadja mendirikan sebuah koperasi. Inilah koperasi pertama di Indonesia. Adapun tujuannya untuk menolong para sejawatnya pegawai negeri sipil pribumi agar terlepas dari cengkraman para renternir yang marak pada masa itu.

    Raden Ngabei Aria Wiriatmadja memiliki motif sosial, akan tetapi di era modern sekarang ini agak sulit diterapkan karena bisa menghambat pertumbuhan  koperasi itu sendiri. Mantan Presiden RI, Abdurahman Wahid (Gus Dur) pernah berucap,  koperasi yang bermotif sosial harus juga bermotif keuntungan.

    Hal ini dikatakan Gus Dur karena dalam undang-undang koperasi disebutkan bahwa koperasi tidak memiliki motif mencari keuntungan, hanya mengandalkan sisa hasil usaha (SHU) sehingga penghargaan kepada koperasi belum besar. Lebih lanjut Gus Dur menegaskan, koperasi dikatakan mandiri jika koperasi itu tidak lagi bergantung kepada pemerintah. Artinya, jika koperasi tidak mencari keuntungan, kopersi itu susah berkembang menjadi mandiri karena tidak mempunyai modal jangka panjang.

    Sejak era Sumitro Djojohadikusumo, tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia sangat memilukan. Misalnya, pada tahun 1936, sebesar 98% rakyat Indonesia pribumi menerima 20 persen dari PDB, orang Asia lainnya yang jumlahnya kurang dari 2 persen menerima 20 persen, dan orang Eropa yang kurang dari 0,5 persen menerima 60 persen dari PDB (Sumitro Djojohadikusumo).

    Berdasarkan data bank dunia dan lembaga keuangan lainnya, jumlah masyarakat kelas menengah sudah berada pada angka 60% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Salah satu faktornya adalah timbulnya semangat berwirausaha dari masyarakat pada umumya. Dua kondisi ini jelas tergambar peran koperasi sangat besar dalam memberikan perubahan pada tatanan kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, yang biasa disebut ekonomi kerakyatan.  

    Koperasi adalah salah satu jenis usaha dan badan usaha yang digeluti masyarakat dewasa ini. Semangat berkoperasi masyarakat semakin tinggi, meski tidak sedikit pula yang masih ragu akan kinerja koperasi karena ada juga koperasi yang gulung tikar. Sebagaimana dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi NTT, Paulus Rante Tedung, hingga Mei 2012 sebanyak 312 koperasi yang gulung tikar,  dari total 2.326 koperasi yang ada di Provinsi NTT.

    Secara umum koperasi merupakan badan usaha berlandaskan gerakan ekonomi rakyat dan berdasarkan asas kekeluargaan. Pengertian ini perlu dijelaskan lebih lanjut. Pertama, badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi (modal, SDM, teknologi) dengan tujuan mencari keuntungan.

    Kedua, gerakan ekonomi rakyat. Koperasi merupakan milik masyarakat Indonesia, tidak hanya yang kaya, tetapi terutama yang miskin, seperti para petani, nelayan, pedagang asongan, tukang ojek, dan pedagang kaki lima, yang way of life-nya bukan kegiatan bisnis yang mengejar keuntungan semata-mata seperti yang dicita-citakan semula oleh Raden Ngabei Aria Wiriatmadja.

    Ketiga, asas kekeluargaan. Dalam berkoperasi setiap anggota harus saling menghargai, menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan, mengabaikan sikap ego, pelit, dan sombong. Atau meminjam moto berkoperasi dari Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, yakni: “Seorang buat semua, semua buat seorang!”

    Dari uraian di atas, saya menegaskan bahwa hakikat sebuah koperasi pada dasarnya adalah mencari keuntungan dengan meningkatkan kondisi sosial ekonomi para anggotanya. Misalnya, dengan pembagian SHU bagi penabung dan peminjam (kreditur), mendahulukan pembayaran bunga pinjaman daripada pokok bagi anggota yang belum mampu, tingkat bunga yang lebih rendah, dan prosedur pengkreditan yang sedikit lebih longgar daripada badan usaha keuangan lainnya.

    Koperasi berbeda dengan berbagai badan usaha lainnya yang hanya berorientasi keuntungan. Koperasi di samping berorientasi keuntungan, juga berorientasi sosial. Pada akhir-akhir ini, pengembangan koperasi cenderung ke sektor keuangan dibandingkan dengan sektor riil, yakni peningkatan nilai tambah barang dan jasa masyarakat

    Program pendidikan, pelatihan, pengembangan modal dan kerja sama antara koperasi belum menjadi fokus pengembangan koperasi, kualitas SDM koperasi masih rendah, masih belum banyak koperasi yang dikelola secara profesional. Kondisi ini mengakibatkan muncul spekulasi di kalangan masyarakat, seperti sikap acuh tak acuh, tingkat kepercayaan rendah, sikap fanatisme yang berimbas pada saling menjegal antara anggota koperasi, antara anggota dan pengurus, dan antara para pengurus.

             Koperasi sebagai badan usaha yang bermotif keuntungan dan bermotif sosial harus didukung perkembangannya di wilayah kita Flores/Lembata. Koperasi adalah wadah masyarakat agar mandiri dalam berusaha, sekaligus sokoguru perekonomian masyarakat dan perekonomian nasional.

    (Suara Uniflor, Flores Pos, Jumat, 20 Maret  2015).

     

Berita Terkait