Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Korupsi Kemanusiaan

    2015-04-18 06:51:08
    Images

    Korupsi  Kemanusiaan

     

    Oleh Christina Bagenda, S.H.,M.H

    Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

    Universitas Flores, Hp 082237671666

     

    Di tengah hiruk-pikuk perbincangan tentang pertarungan politik di tingkat nasional, terutama di gedung DPR Senayan, perbincangan tentang korupsi tidak pernah redup, bahkan menjadi kata populer. Kata “korupsi” tidak pernah tenggelam dalam perbincangan hangat apapun. Kata ini terus disuarakan, digaungkan masyarakat kita.

    Ada alasan kuat kata “korupsi” terus menjadi populer di kalangan masyarakat kita. Secara etimologis, korupsi berasal dari corruptio (Latin) yang sudah dipakai sejak zaman filsuf Yunani kuno Aristoteles. Dalam pemahaman Aristoteles, kata korupsi lebih diartikan sebagai perubahan. Kemudian Lord Acton menghubungkan korupsi dengan kekuasaan dalam kata-katanya yang terkenal: “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.”  Kaitan antara korupsi dan kekuasaan itulah yang sekarang ini menjadi inti definisi tentang korupsi yang dipahami masyarakat umum.

    Korupsi dengan penyalahgunaan kekuasaan itu pula yang memberikan muatan moral pada kata korupsi dibandingkan kata corruptio dalam pemahaman Aristoteles. Muatan moral kata korupsi dewasa ini sangatlah kental. Singkatnya, korupsi bukan lagi bermakna netral, melainkan sudah menjadi wilayah moral. Muatan moral itu menjadi jelas ketika unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan kekuasaan itu dikedepankan.

    Dalam pemahaman baru, hanya manusia yang notabene memegang kekuasaan dan kebebasan dapat melakukan korupsi. Memang unsur kesengajaan menjadi pertimbangan utama dalam korupsi sebagai perkara moral, karena di dalamnya ada tiga unsur pokok dalam individu, yaitu kebebasan, pemahaman, dan kehendak. Apakah jika tidak ada unsur kesengajaan, kata korupsi tetap disebut korupsi?

    Dalam pemahaman masyarakat umum, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan atas kekuasaan publik untuk keuntungan privat atau pribadi. Makna ini jika dibandingkan dengan makna awal korupsi di masa Yunani kuno tadi, bila dicermati, mengalami reduksi atau penyempitan makna yang cukup besar. Karena hal ini berkaitan dengan perkembangan makna, maka reduksi ini tidak dapat diartikan sebagai korupsi, apalagi dalam arti yuridis yang banyak di pahami. Hanya saja, tidak setiap penyempitan makna bersifat netral secara moral.

    Jika reduksi makna itu memang disengaja untuk keuntungan pribadi, penyempitan makna menjadi korupsi. Kalau ada unsur kesengajaan, ada perkara nilai di dalamnya dan ada pula keuntungan yang mau digapai, biasanya distorsi makna dibuat untuk menyembunyikan sebuah tindakan koruptif. Selain itu, sifat koruptif dari distorsi makna dalam komunikasi ini juga tampak dominasi yang biasanya terjadi. Distorsi terkait dengan permainan kekuasaan. Inilah bagian keuntungan yang mau digapai itu.

    Jika korupsi semata-mata dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk keuntungan privat, apakah hal ini berarti bahwa korupsi hanya terjadi di wilayah publik? Ini ada kaitan antara hukum dan moral. Ketetapan yuridis yang memang dimaksudkan untuk mengatur perkara-perkara publik dan memberi batasan tentang tindak pidana yang merupakan kejahatan publik akan cenderung sempit dan bersifat minimalis.

    Hukum hanya bersentuhan dengan perkara di ruang publik, sebaliknya moralitas akan cenderung meluas, bersifat maksimal ideal, dan karenanya menyentuh perkara di ruang privat. Dalam pemilihan itu ketika korupsi mau dilihat sebagai perkara moral, makna korupsi dapat diperluas ke ruang privat.

    Pada titik terjauh, bisa terjadi ada kesengajaan melakukan distorsi dan dominasi dalam diri manusia oleh individu itu sendiri. Dengan kata lain, korupsi dapat juga bermakna “korupsi kemanusiaan,” bukan sekadar penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan publik. Korupsi kemanusiaan dapat dimaknai sebagai tidak utuhnya pemahaman tentang kepribadian manusia dan pemenuhannya.

    Korupsi dalam diri ini bisa juga berarti alienasi terhadap diri. Hal ini terjadi karena antara lain diri-sendiri membiasakan adanya pembiaran. Pembiaran adalah kebungkaman dan tuna-refleksi dalam masyarakat. Oleh karena itu, muncullah anonimitas kekuasaan, yang diartikan sebagai upaya melarikan diri dari rasa sakit serta lebih mencintai kebebasan dan individualitas. Relasi dengan orang lain pun menjadi sekadar basa-basi, seperti yang terjadi dalam budaya yang didominasi modal atau kapital.

     Lebih dari itu, individu hanya melihat dan menikmati penderitaan orang lain. Alienasi terhadap diri itupun jika ditelusuri lebih lanjut, bisa terjadi ketika ada dominasi dalam diri. Maksudnya, sejajar dengan pemahaman tentang keseimbangan ketiga poros kehidupan sosial, yang biasa disebut keadaban publik. Dalam diri manusia pun perlu keseimbangan supaya juga ada keadaban dalam diri. Jika dalam kehidupan pribadi terjadi penekanan berlebihan atau dominasi satu dimensi kehidupan terhadap dimensi-dimensi lain, pada dasarnya terjadi pula korupsi makna kemanusiaan.

    Kerusakan terjadi di dalam masyarakat modern dan adanya irasionalitas di dalamnya. Diri manusia dalam masyarakat kapitalis adalah manusia yang tidak menyadari siapa dirinya sesungguhnya. Manusia tidak menampakkan dirinya yang sesungguhnya karena apa yang ia lakukan adalah bukan perwujudan dari dirinya-sendiri, melainkan hanyalah penyesuaian diri manusia terhadap tuntutan dari luar yang nyata dalam hidup kerjanya. Ketika manusia menyerahkan dirinya kepada kerja ia menjadi asing dari dirinya karena baginya yang utama adalah kerjanya.  

    (Flores Pos, Selasa, 26 Agustus 2014).

Berita Terkait