Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Melawan Praktik Kekuasaan Demokrasi Ketidakadilan

    2017-02-13 08:02:31
    Images

    Melawan Praktik  Kekuasaan Demokrasi Ketidakadilan

    Oleh: Yohanes Sinding

    Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,

    Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas, Flores,Tinggal di Ende

     

    Media cetak, maupun online selalu saja menampilkan berita bernas dan miris. Pemberitaan yang sungguh memantik nurani. Tentang berbagai pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Rencana pembangunan waduk di Nagekeo dan Kabupaten Sikka adalah contoh masyarakat dengan  tegas menolak. Masyarakat justru gerah dan malah  menduga bahwa ada mafia oleh para elite. Penolakan masyarakat dengan alasan bahwa terdapat makam leluhur dan tempat produktif bagi kelangsungan hidup masyarakat. Pembangunan pun justru menuai polemik.

    Kekuasaan Sebagai Amanah

    Pemerintah kita di daerah lebih menyukai pembangunan tambal sulam ketimbang hal yang esensi bagi hajat hidup masyarakat, seperti kebutuhan air minum, fasilitas kesehatan dan pendidikan. Juga pemerintah yang tidak mampu dan sanggup, misalkan, mengatasi masalah korupsi. Kekuasaan berarti kuasa untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya. Kekuasaan juga berarti memiliki kemampuan dan kesanggupan. Terminologis populis dalam kacamata penguasa memuat makna yang berbeda sama sekali dari pengertian asali yang merujuk pada populus atau rakyat. Dalam makna awali, istilah populis mengacu pada kepentingan rakyat. Landasan dan pertimbangan politik bertumpu pada pinsip VoxPopuli, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Allah.

    Rakyat merupakan pemangku kekuasaan sejati dan hukum tertinggi atau dikenal dengan istilah Populis Suprema Lex. Para penguasa harus memiliki rasa kehendak untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Karena kehendak itu seperti orang buta yang kuat yang mengangkut seorang lumpuh yang dapat melihat. Kekuasaan harus bisa mengangkat hak dan martabat hidup masyarakat, sekaligus menjauh dari yang namanya kekuasaan tirani, diktator dan otoriter.

    Keadilan Harga Mati

    Keadilan berarti sifat, perbuatan, perlakuan dan sebagainya, yang adil. Pemerintah seharusnya menciptakan keadilan bagi masyarakat tanpa ada diskriminasi terhadap pembangunan. Pembangunan yang berpusat di kota adalah sebuah ketidakadilan bagi masyarakat. Adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sesungguhnya masyarakat merindukan pelayanan yang teradil dari negara.

    Negara merupakan institusi yang lahir dari sebuah konsesuas yang dilakukan oleh satu atau lebih suatu bangsa di sebuah wilayah yang berdaulat. Negara adalah badan sosial yang mengungkapkan harkat dan martabat, hak dan kewajiban warga bangsa, jelmaan individu. Negara merupakan gambaran dari eksistensi, visi, atensi, intensi, asa, dan setiap warga yang menginginkan hidup bersama, seturut prinsip konstitusional dan tata aturan tertentu.

    Tugas negara adalah menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Sedangkan pemerintah adalah seseorang atau sekelompok orang atau satu lembaga sosial tertentu yang mendapatkan wewenang secara sah dari (wakil) rakyat maupun tidak sah untuk mengatur dan mengelola negara.

    Slogan sejati bagi negara demokratis adalah mewajibkan semua warga agar bertindak di atas prinsip benar dibela dan keliru dibetulkan. Penguasa memperlihatkan diri sebagai abdi masyarakat, pelayan publik, dan pegawai negeri. Gaya bahasa dan bicarapun berubah dari resmi menjadi santai dan ramah bukan dalam bentuk perintah dan larangan, melainkan tawaran dan anjuran. Seakan penguasa sudah bertobat dan bebas dari kepentingan dan kini tinggal sebagai penyalur rahmat ilahi bagi sekalian alam sehingga semua warga menikmati keamanan dan kesejahteraan kekal.

    Demokrasi bukan soal sensasi. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kebaikan barsama, bukan pada kepentingan-kepentingan semu. Kebijaksanaan menghadapi kritik untuk perbaikan kinerja itulah yang utama. Revolusi mental jangan hanya dijadikan slogan belaka tetapi harus diwujudnyatakan pada kebijakan yang berdampak kehidupan masyarakat.

    Publik negeri ini terus “dipaksa” menonton prahara memprihatinkan dan memuakan, yakni kelakuan para politisi, pejabat negara, dan relasi-relasi mereka yang berkonspirasi “merampok’’ uang negara. Kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum dengan leluasa dibungkam oleh kekuasaan. Jangan bicara demokrasi kalau anti kritik. Di negeri ini, peradaban rentan robek setiap saat. Para perobek peradaban bisa pengutil duit negara, pemburu rente politik atau kekuasaan, penjual regulasi, pemasok narkoba, para komprador hingga mereka yang memproduksi kekerasan demi memaksakan egoisme kebenarannya secara radikal. Peradaban dapat dimaknai sebagai proses pembentukan dan pencapaian kebudayaan suatu bangsa. Pelbagai penyimpangan etik, moral, norma, dan hukum berpotensi besar melukai kebudayaan,  mencederai, dan mencabik-cabik peradaban

    Sebagai masyarakat kritis kita harus berani melawan yang kian merajalela “kultur  barbar’’ semakin menguat di institusi negara, misalkan seperti lembaga kepolisian, kehakiman dan kejaksaan. Kurang kuatnya penyelengaraan negara menjadikan negara Indonesia terlalu seksi untuk disakiti, dibodohi, ditipu, dikhianati, dilecehkan, diperas, dieksploitasi oleh pemburu kepentingan. Demokrasi itu mendengar suara rakyat bukan suara elite. Jadi tidak esensi seperti kebijakan pemerintah, misalkan pembelian videotron di Kabupaten Ende, tetapi bagaimana membangun kehidupan masyarakat kecil yang di desa yang  tak tersentuh oleh  pelayanan pemerintah. Rakyat butuh bukti bukan janji kosong. Kedaulatan harus ada di tangan rakyat bukan elite. Publik mengharapkan pemimpin populis demi kebaikan bersama (bonum comune).**

Berita Terkait