Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Mencapai Kedaulatan Rakyat (Suatu Refleksi Sejarah Pembangunan di Daerah)

    2017-06-22 09:49:46
    Images

    Mencapai Kedaulatan Rakyat

    (Suatu Refleksi Sejarah Pembangunan di Daerah)

      

     
       

     

     

     

     

     

     

     

     

    Oleh Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc.

    Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah Politik

    Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Flores

     

     

    Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua tertulis dengan tegas dan jelas. “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”.

    Usia kemerdekaan bangsa Indonesia telah mencapai 72 tahun. Bahkan, di jedah perjalanan bangsa, tahun 1998 telah terjadi satu peristiwa politik yang melahirkan era reformasi sebagai protes atas sistem pemerintahan yang otoriter sentralistis di bawah kepemimpinan rezim Soeharto ke pemerintahan yang demokratis humanis dengan melahirkan daerah otonomi sebagai kiat membangun daerah-daerah berdaulat dan makmur. Pertanyaannya, apakah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sudahkah rakyat dan pemerintahnya memiliki kedaulatan? Pertanyaan ini diajukan agar sebagai rakyat dan sebagai pemerintah, kita mampu berintrospeksi diri sehingga kehidupan bersama tidak mengalami disharmoni.

    Seiring berjalannya waktu, daerah-daerah yang menyelenggarakan otonomi daerah terasa hidup sebagai individu-individu juga komunitas-komunitas yang masih terjajah. Anehnya, banyak rakyat dan pemerintah daerah tidak menyadari bahwa dirinya sedang dijajah. Mungkin kita terlalu sibuk dengan berbagai kepentingan diri dan kelompok kita masing-masing sehingga kita lupa pada kondisi yang kita hadapi saat ini. Kalau mau jujur, sesungguhnya masih banyak rakyat yang belum hidup merdeka. Masih ada penjajahan yang dibuat sesama saudara sebangsa Indonesia sendiri, dalam aneka gatra dan kategori kehidupan.

    Kemerdekaan bisa kita alami dengan berdaulat, jika didukung oleh perubahan cara hidup, proses hidup, serta keberanian moral mencapai kedaulatan rakyat di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pemimpin bangsa dan daerah perlu merancang kebijakan pro rakyat dan melaksanakannya sebagai produk politik daerahnya dalam upaya mencapai kedaulatan rakyat. Baik itu kedaulatan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, politik, dan lain-lain.

    Dalam gatra politik, misalnya, jika kita menggunakan pisau bedah Aristoteles tentang politik sebagai suatu upaya yang dilakukan seseorang atau individu, dan atau kelompok tertentu untuk mewujudkan kebaikan bersama, maka kondisi daerah kita hari ini menunjukkan berbagai ketimpangan akibat implementasi pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan produk politik pascareformasi 1998. Politik kini dianggap sebagai upaya membangun relasi kekuasaan, kaya semakin kaya dan miskin terus jatuh ke jurang kemiskinan.

    Kedaulatan rakyat yang teramanah dalam UUD 1945 dan menjadi arah perjuangan bangsa seakan hilang dalam memori kolektif rakyat maupun pemimpinnya. Tentu merupakan sesuatu kondisi yang perlu kita perhatikan bersama. Implementasi pembangunan di daerah mesti berpihak kepada seluruh rakyat tanpa kecuali, bukan misalnya, diarahkan untuk memenuhi produk politik partai politik tertentu, mementingkan keinginan orang tertentu, golongan dan kelompok tertentu, apalagi keinginan orang tertentu. Kita sangat berharap agar pemimpin daerah  harus menjadikan dirinya untuk seluruh rakyat. Memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat banyak yang tengah dahaga merindukan sentuhan pembangunan.

    Untuk kemaslahatan rakyat tersebut, maka pemimpin daerah juga harus bersedia menerima kritik dan saran dari rakyat jika ingin kepemimpinannya menjadi baik. Kritik dari rakyat adalah sebuah produk pemikiran rakyat yang selama ini cenderung dipersepsi sebagai hal yang negatif. Namun, kalau kita cermati, apapun bentuknya, kritik pasti bersifat membangun. Kritik adalah suplemen konstruktif untuk senantiasa mengingatkan pemimpin-pemimpin kita. Kritik juga adalah wujud kepedulian rakyat terhadap pemimpinnya agar tidak terjerumus ke dalam jurang kesalahan yang dalam.

    Menengok pada sejarah bangsa, kita menemukan adanya usaha para pendiri bangsa memberi contoh untuk berani berpikir sendiri dan meninggalkan sikap inferioritas. Inilah yang belum melekat dalam kepribadian pemimpin daerah saat ini. Mentalitas pemimpin dewasa ini yang suka mengekor kebijakan di tempat lain sesungguhnya menunjukkan bahwa pemimpin daerah tersebut tidak memiliki kedaulatan diri dalam membangun daerahnya.

    Pemimpin daerah harus mampu menjawab permasalahan yang dihadapi rakyat. Membuka akses dan kapasitas infrastruktur di bidang pertanian, kelautan, penguatan industri rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.  Jika tidak ingin gagal dalam pelaksanaan pembangunan, terutama membawa keluar masyarakat dari kungkungan kekurangan berbagai kebutuhan pokok yang memunculkan kemiskinan akut yang dialami selama ini, maka program dan pelaksanaan pembangunan pun mesti terus bermuara pada kebutuhan rakyat.

    Jika tidak, maka masyarakat dan kehidupan masa depan generasinya akan tetap sediakala. Dengan demikian, intervensi pemerintah daerah menjadi penting dalam pelaksanaan roda pembangunan. Bahwa kedaulatan rakyat mesti menjadi prioritas dalam setiap wujud pembangunan. Model pembangunan yang  holistik menyentuh pembangunan lahir dan batin, fisik dan nonfisik, menyeluruh, adil dan merata tanpa pilih kasih, dan menjangkau yang tidak terjangkau niscaya menjadikan masyarakat mengalami suatu kemerdekaan. Inilah esensi kemerdekaan sesungguhnya yang niscaya pula semakin menjadikan masyarakat marasa bersatu, semakin teguh persatuan antarindividu dan masyarakat, bersatu dengan pemimpinnya, merasa berdaulat hidup di bumi ini, tanah ini, dan bangsanya sendiri, karena di sinilah ada keadilan dan kemakmuran yang mereka dapatkan. *

Berita Terkait