Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Mengurus Sertifikat Tanah

    2016-10-05 08:50:20
    Images

    Mengurus  Sertifikat Tanah

    Oleh Christiana Sri Murni

    Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores, Ende

     

    Persoalan pertanahan di era sekarang ini menjadi sesuatu hal yang rumit dan tidak dipandang sebelah mata. Seiring pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan akan tanah pun semakin meningkat, sementara luas tanah tidak sedikit pun bertambah. Realitas inilah mengakibatkan terjadinya benturan-benturan kepentingan atas tanah. Jadilah, tanah menjadi salah satu sumber konflik dalam masyarakat kita.

    Demi mengurangi permasalahan tentang tanah, setiap orang yang memiliki atau menguasai tanah sangat penting memiliki alat bukti kepemilikan, berupa sertifikat hak atas tanah. Hal itu sesuai dengan amanat Pasal 19 Ayat (2), huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang dipertegas pada Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

    Pengurusan hak atas tanah sangat dipengaruhi oleh status tanah. Secara garis besar status tanah dibedakan menjadi dua. Pertama, tanah yang belum mempunyai hak, yaitu tanah yang belum diketahui suatu hak, baik hak menurut adat maupun menurut UUPA. Tanah tersebut disebut dengan tanah negara yang sudah ada penggarapnya dan tanah yang belum ada penggarapnya. Kedua, tanah yang sudah ada haknya, yaitu menurut hukum adat seperti hak milik, yayasan, pekulen, gogol tidak tetap, gogol tetap dan sebagainya dengan bukti yang berupa girik/pipil, kekitir, petok D, Letter C.

    Obyek pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, hak atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf. Jenis-jenis hak atas tanah tersebut merupakan objek yang harus didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sehingga dapat memperoleh sertifikat.

    Hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kata turun-temurun menunjukkan bahwa hak tersebut dapat berlangsung selama pemilik masih hidup dan jika dia meninggal dunia, hak tersebut dapat dilanjutkan oleh alih waris. Terkuat menunjukkan bahwa kedudukan hak yang paling kuat jika dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya, karena terdaftar dan pemilik hak  diberi tanda bukti hak (sertifkat). 

    Di samping itu, jangka waktu pemilikannya tidak terbatas, “terpenuh” menunjukkan bahwa hak itu memberikan kepada pemiliknya wewenang paling luas, jika dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya, tidak berinduk pada hak tanah lain, dan diperuntukkannya tidak terbatas. Hak milik merupakan hak atas tanah yang paling kuat, mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas, dapat dialihkan kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan dapat dijadikan jaminan hutang dengan hak tanggungan.

    Tata cara permohonan hak milik atas tanah, diajukan secara tertulis kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaen/Kota, tempat letak tanah yang bersangkutan. Permohonan hak milik tersebut memuat dua hal.

    Pertama, keterangan pemohon, (a) apabila perorangan memuat nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan, serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya, (b) apabila pemohon badan hukum memuat nama, tempat kedudukan akta atau peraturan pendiriannya, tanggal, dan nomor surat keputusan perusahaan oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Kedua, keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik. Data yuridis adalah dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa girik, surat kapling, surat bukti atas tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya. Sedangkan, data fisik berkaitan dengan letak, batas-batas dan luasnya jika ada surat ukur atau gambar situasi. Jenis tanah (pertanian/non pertanian), rencana penggunaan tanah dan status tanahnya (tanah hak atau tanah negara) dan keterangan lain yang dianggap perlu.

    Biaya yang harus dikeluarkan dalam proses permohonan hak milik meliputi biaya pemeriksaan tanah yang akan dilakukan oleh Panitia A Kabupaten/Kota, biaya pengukuran, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari nilai obyek pajak, uang pemasukan untuk negara untuk pemberian hak milik ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN.

    Pengurusan sertifikat tanah melewati tiga tahap, yaitu (1) tahap permohonan hak, (2) tahap pengukuran dan pendaftaran hak, dan (3) tahap penerbitan sertifikat. Agar ketiga tahap tersebut dapat efektif, maka pemohon harus dituntut aktif dan rajin mengurus permohonannya. Hal ini untuk memastikan semua kelengkapannya dan segala kekurangan persyaratan bila mungkin ada. Ketelatenan dalam mengurus kelengkapan dari syarat-syarat ini akan sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya penerbitan sertifikat. Komunikasi aktif harus dilakukan oleh pemohon kepada petugas di Badan Pertanahan untuk mengetahui proses pengurusan atau penerbitan sertifikat.

    Ada dua cara pendaftaran tanah, yakni secara sistematik dan secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Cara pelaksanaannya didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bisa dilihat pada Prona (Program Operasi Nasional Agraria) dan pendaftaran tanah melalui proyek ajudikasi.

    Pendaftaran tanah secara sistematik akan memuat daftar isian yang mencantumkan peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan  sebagai hasil pengukuran, yang diumumkan selama 30 hari oleh petugas Kantor Desa atau Kelurahan di mana tanah itu terletak. Tujuannya untuk memberi kesempatan pada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan terhadap penerbitan sertifikat.

    Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendafaran tanah dalam bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individu atau massal. Pendaftaran jenis ini pelaksanaannya dapat dilakukan atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individu atau massal. Pendaftaran tanah sporadik diumumkan selama 60 hari dan pengumumannya bisa dilakukan di kantor pertanahan atau kantor desa atau kelurahan tempat letak tanah tersebut, juga bisa melalui media massa. Hasil akhir pendaftaran tanah akan diterbitkan sertifikat. *.

Berita Terkait