Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Mengurus Akta Jual Beli Tanah

    2015-04-18 21:43:27
    Images

    Mengurus Akta Jual Beli Tanah

                                                         

    Oleh Christiana Sri Murni, S.H, M.Hum

    Dekan Fakultas Hukum, Dosen Program Studi Ilmu Hukum,

     Universitas Flores, Hp 081353758866

     

    Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA), akta jual beli (AJB) merupakan salah satu proses yang dapat menjadi bukti terjadinya peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Prinsip jual beli tanah  adalah terang dan tunai. Terang artinya dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang. Tunai artinya dibayarkan secara tunai/lunas. Prinsipnya, apabila harga belum lunas, maka belum dapat dilakukan proses jual beli tanah dimaksud.

                Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diangkat oleh kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tertentu, yakni akta jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan, pembagian hak guna bangunan atas tanah hak milik, dan pemberian hak pakai atas tanah  hak milik.

    PPAT terdiri atas (1) Notaris yang diangkat berdasarkan SK Kepala BPN untuk wilayah kerja tertentu, (2) PPAT sementara, yakni camat yang diangkat sebagai PPAT untuk daerah-daerah terpencil. Peran PPAT dalam jual beli adalah membuat AJB. Dalam proses peralihan hak atas jual beli tanah, kuitansi pelunasan dari penjual atas pembelian tanah tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan balik nama sertifikat. Untuk dapat melakukan balik nama (dalam hal ini peralihan hak) atas tanah harus ada AJB yang dibuat PPAT.

    Proses jual beli tanah secara individu, subjek hukumnya adalah penjual dan pembeli. Sedangkan subjek hukum dari badan hukum, dalam persetujuan jual beli tidak dapat melakukan hubungan persetujuan jual beli tanpa penunjukan kuasa antara badan hukum sebagai pihak penjual dan pembeli.

    Objek jual beli tanah bukanlah tanah yang dijual, melainkan hak atas tanah. Dalam hal ini, UUPA dengan tegas menyatakan bahwa hak milik (kecuali yang diberikan kepada transmigran dan tanah wakaf), hak guna usaha, hak guna bangunan, dapat diadakan peralihan hak dengan cara jual beli. Jadi, peralihan hak dari penjual kepada pembeli dalam proses jual beli adalah hak atas tanah.

    Prosedur dalam jual beli tanah adalah adanya kesepakatan harga tanah antara penjual dan pembeli. Selanjutnya penjual dan pembeli datang ke kantor PPAT yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang akan dijual, untuk membuat AJB. Hal-hal yang diperlukan dalam membuat AJB di kantor PPAT adalah (1) penjual membawa  asli sertifikat hak atas tanah yang akan dijual, KTP, bukti pembayaran PBB, surat persetujuan suami/istri bagi yang sudah berkeluarga, dan kartu keluarga, (2) pembeli membawa KTP dan kartu keluarga.

     Sebelum membuat AJB, PPAT melakukan pemeriksaan mengenai keaslian sertifikat ke kantor pertanahan. Penjual harus membayar pajak penghasilan (PPh) di bank atau kantor pos apabila harga jual tanah di atas Rp 60 juta. Pembeli dapat membuat pernyataan bahwa dengan membeli tanah tersebut ia tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas luas maksimum. Penjual membuat surat pernyataan bahwa tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa. PPAT menolak membuat AJB  apabila tanah itu sedang dalam sengketa.

    Pembuatan AJB harus dihadiri oleh penjual dan pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis. Pembuatan AJB harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi. PPAT membacakan akta dan menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta.

    Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan pembeli maka akta ditandatangani oleh penjual, pembeli, saksi-saksi dan PPAT. Akta dibuat dua lembar asli, satu lembar disimpan di kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan ke kantor pertanahan setempat untuk keperluan pendaftaran (balik nama). Kepada penjual dan pembeli masing-masing diberikan salinannya.

                Setelah selesai pembuatan AJB, PPAT kemudian menyerahkan berkas AJB ke kantor pertanahan untuk keperluan balik nama sertifikat. Penyerahan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditandatanganinya akta tersebut. Berkas yang diserahkan adalah surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli,   akta jual beli PPAT, sertifikat hak atas tanah, KTP pembeli dan penjual, bukti pembayaraan PPh, bukti pelunasan bea perolehan hak atas tanah.

                Setelah semua berkas disampaikan ke kantor pertanahan, kantor pertanahan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada PPAT. Selanjutnya oleh PPAT tanda bukti penerimaan ini diserahkan kepada pembeli. Nama pemegang hak lama (penjual) di dalam buku tanah dan sertifikat tanah dicoret dengan tinta hitam dan diparaf oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. 

    Nama pemegang hak yang baru (pembeli) ditulis pada halaman dan kolom yang ada pada buku tanah dan sertifikat dengan bibubuhi tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Dalam jangka waktu 14 hari pembeli sudah dapat mengambil sertifikat atas namanya di kantor pertanahan setempat. Jadi, tidaklah sulit mengurus akta jual beli tanah.

    (Suara Uniflor, Flores Pos, Sabtu, 7 Maret  2015).

Berita Terkait