Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Merawat NKRI

    2017-03-24 10:13:35
    Images

    Merawat NKRI

    Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc.

    Dosen Sejarah Politik, pada Program Studi Pendidikan Sejarah

    Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Flores

     

     Dewasa ini kesadaran moralitas multikultural berbangsa semakin pudar. Kondisi ini lahir akibat tantangan (challenge) yang signifikan akibat dari gerusan globalisasi, materialis, dan modernis yang tidak disertai dengan reaksi (response) yang memadai (Kaelan, 2012:11). Hal ini membenarkan pernyataan Kenichi Ohmae bahwa globalisasi akan membawa kehancuran negara-negara kebangsaan (dalam Kaelan, 2012:7).

    Setelah reformasi, bangsa Indonesia tidak hanya menghadapi terpaan persoalan pada gatra kehidupan ekonomi, politik, sosial-budaya, dan hankam, melainkan telah merambah pada gatra ideologi. Tentu menjadi suatu pekerjaan yang tidak mudah untuk diselesaikan.

    Kehidupan rakyat Indonesia tidak lebih sejahtera dibandingkan era sebelum reformasi. Berbagai faktor penyebab boleh saja disebut, namun satu jawaban yang bisa diajukan adalah karena kita telah lupa pada jati diri bangsa kita sendiri. Mengutip pendapat filsuf Yunani Socrates (dalam Lalanlangi, 2012:1) bahwa “know thy self”, kenalilah diri Anda sendiri. Pernyataan Socrates menyadarkan kita sebagai warga negara untuk mengenal jati diri kita, seperti mengenal sejarah sejak masa prasejarah, masa kolonial, masa revolusi/pergerakan kemerdekaan, sampai era gerbang kemerdekaan.

    Ada fenomena yang dirasakan sedang mengganggu kondisi kehidupan bangsa Indonesia dalam berbangsa, dan bernegara. Meletusnya konflik sampai tindakan kekerasan, membunuh sesama warga bangsa tanpa mengenal perikemanusiaan. Merasa diri kita yang paling benar, merasa kelompok kita saja yang paling berjasa di negara ini. Kita bahkan berkeinginan menguasai negara dan bahkan bercita-cita merombak NKRI diganti dengan negara baru. Sikap-sikap seperti inilah menjadi deretan fenomena lunturnya rasa kebangsaan sekaligus mengindikasikan kita telah mengalami amnesia.

    Aforisme Bung Karno, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”. Aforisme Proklamator ini menegasikan pentingnya nilai perjuangan sebagai sebuah bangsa, sekaligus membangun kesadaran kolektif untuk tidak “terlena” dengan gangguan dan konflik yang akan terjadi. Secara khusus perjuangan melawan bangsa kita sendiri, melawan egoisme kelompok, egoisme agama, egoisme suku, dan egoisme daerah kita. Egoisme ini jika dibiarkan terus berlangsung berimplikasi pada disintegrasi bangsa dan musnahnya NKRI.

    Sebagai bangsa kita menyadari bahwa di tengah kehidupan berbangsa, dan bernegara, ada norma-norma yang membatasi kebebasan orang perorang, golongan dan kelompok. Bangsa Indonesia telah melakukan kesepakatan bersama (general agreement) wajib tidak boleh dilanggar atau diganggu gugat. Kesepakatan bangsa Indonesia menjadikan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai ideologi negara, dasar negara, pandangan hidup bangsa dan landasan konstitusi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berbhinneka Tunggal Ika. Kesepakatan inilah yang membatasi kehidupan demokrasi kita di dalam berbangsa dan bernegara sehingga tidak menimbulkan konflik yang sesungguhnya tidak perlu terjadi.

    Berkenaan dengan itu, Bambang M. Pranowo dalam bukunya “Multidimensi Ketahanan Nasional” menyatakan bahwa tanpa Pancasila kita sebagai bangsa Indonesia akan mengalami kesulitan besar dalam mempertahankan keutuhan bangsa dari berbagai macam suku bangsa, adat, ras, agama, dan golongan. Pancasila tidak saja sebagai perekat, namun menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan berbangsa.

    Ketika menyaksikan kondisi bangsa dan negara Indonesia yang telah mengalami krisis moral, maka tergeraklah hati, pikiran, dan sikap dari mantan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas (Almarhum) untuk menggalakkan sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Taufiq menyatakan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika, wajib dipahami dan selanjutnya wajib diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu membentuk kembali moralitas multikultural bangsa Indonesia yang telah tergerus oleh arus dan gelombang globalisasi, modernisasi, dan materialis.

    Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, melalui, pertama, setiap warga negara wajib mengetahui dan memahami sejarah bangsanya sendiri. Artinya, generasi penerus saat ini harus mengetahui asal-usul keturunan bangsanya, mengetahui perjalanan sejarah meraih kemerdekaan bangsa Indonesia, dan wajib mengetahui proses pembentukan negara Indonesia oleh founding fathers; kedua, setiap warga negara harus mampu mewariskan sejarah. Artinya, sebagai generasi penerus wajib mewariskan pengetahuan sejarah yang benar. Sejarah yang tidak dipolitisir. Mewariskan sejarah yang benar dengan memaparkan bukti yang mampu diterima oleh moral bangsa sehingga ditemukan nilai dan makna peristiwa yang telah terjadi, serta, memampukan bangsa Indonesia menyusun rencana kehidupannya yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk golongan tertentu saja.

    Ketika bangsa Indonesia mengalami sakit, maka upaya penyembuhan harus menggunakan ramuan yang mujarab, yakni ramuan yang sudah terbukti keampuhannya sejak perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia dibentuk. Ramuan yang cocok adalah Pancasila. Untuk itu, kita segera merestorasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, dan UUD 1945, untuk sebuah bangunan kokoh NKRI di atas fundasi keberagaman. Jikalau sejarah menjadi pijakan kita dalam bersikap dan berperilaku melawan egoisme kita, tentu kemudahan dan keharmonisan yang kita alami, keamanan dan ketenteraman yang kita rasakan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pasti tercipta, untuk tegaknya ketahanan nasional Indonesia, abadi selamnaya. *

Berita Terkait