Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Merawat Sejarah Monumental

    2017-02-06 07:56:51

    Merawat Sejarah Monumental

    Pasifikus Mala Meko, SST.Par., M.Par

    No Hp : 081239324800

     

    Kebijakan pembangunan aksesbilitas ke area pedesaan yang masih kental dengan nilai-nilai kebijaksanaan lokal manjadi alasan utama punahnya situs-situs sejarah penting yang dihargai oleh masyarakat adat. Akses jalan yang dibuka terkadang melintasi situs-situs penting bahkan tragisnya sampai menggusur makam-makam serta beberapa peninggalan menhir dari para leluhur.

    Jarak akses yang dibuka dengan situs yang ada semestinya diberikan standar jarak yang seharusnya. Semakin dekat akses jalan dengan situs, maka keamanan benda-benda pusaka serta peninggalan-peninggalan leluhur lainnya menjadi semakin riskan. Lebih dari itu, aspek pengamanan dari sisi internal juga perlu diperkuat. Artinya, kepedulian terhadap warisan leluhur juga harus lebih dioptimalkan bahkan perlu diintensifkan.

    Seluruh warisan leluhur dapat dimaknai sebagai representasi identitas diri masyarakat itu sendiri. Bukti-bukti maupun artefak sejarah yang ditinggalkan oleh leluhur dapat dimanfaatkan sebagai rujukan untuk melacak asal-mula, silsilah, maupun seluruh peristiwa masa lampau yang pernah terjadi.

    Namun, problema yang sering muncul yakni adanya perang tanding antara desa atau kampung adat ataupun suku. Konflik ini dimungkinkan karena orang sudah tidak lagi memahami alur sejarah yang seharusnya, minimnya proses pewarisan sumber sejarah dari generasi sebelumnya, dan adanya perusakan serta pencurian terhadap benda-benda sakral baik yang berada dalam rumah-rumah adat maupun diseputarnya. Jadi, implementasi konsep pembangunan mestinya bersinergi dengan amanah generasi terdahulu.

    Contohnya budaya Manggarai dengan filosofi Sanda-Lima yang memiliki kaitan erat dengan kelima unsur pokok kehidupan masyarakat adat. Kelima hal itu ialah: Mbaru gendang, compang, natas, wae teku, lingko. Mengutip artikel Fransiskus Borgias M di media elektronik dengan judul percikan “filosofi Manggarai “: Pertama, Filosofi tentang mbaru gendang (di Lembor dan Kempo disebut mbaru tembong) dalam budaya dan kehidupan orang-orang Manggarai. Filosofi mbaru gendang atau mbaru tembong itu mengandaikan premis-premis berikut: ca mbaru (satu rumah) bate ka’eng (tempat tinggal), ca wae (satu mata air), bate teku (tempat menimba air sejuk dan segar), ca uma (satu kebun) bate duat (tempat berusaha, berkebun), ca natas (satu halaman, atau public physical space) bate labar (tempat bermain, berinteraksi, bersosialisasi). Filosofi semacam ini memberikan referensi yang akurat mengenai batasan atau zonasi pembagian wilayah sesuai dengan peruntukanya.

    Kedua, ketika menyebut ungkapan mbaru gendang atau mbaru tembong, kata mbaru itu terbentuk dari dua akar kata yaitu mbau dan ru. Mbau artinya naungan (biasanya di bawah pohon rindang, atau di bawah ceruk batu karang atau nampar dalam bahasa Manggarai) yang sejuk dan nyaman. Ru, adalah kata posesif, yang berarti kepunyaan sendiri. Maka, secara etimologis mbaru berarti naungan yang sejuk-nyaman kepunyaan atau milik sendiri. Jika analisis-penelusuran etimologis ini benar, maka dalam kata mbaru sesungguhnya tersimpan satu endapan historis filsafat orang Manggarai tentang harta milik pribadi (personal property right); yakni semacam hak atas aset.

    Tetapi hal ini muncul atau terjadi karena klaim atas sebagian wilayah publik; sebab kata ru selalu berarti klaim personal atas benda, barang atau ruang bahkan orang. Dan serentak di sini tersiratlah potensi konfliknya yang mengandung bahaya besar. Sebab bisa saja ada beberapa pihak yang mengklaim hak milik pribadi atas hal yang satu dan sama. Hal itu jelas terendapkan dalam kata mbau itu sendiri. Biasanya dalam alam sabana dan stepa, naungan pohon (mbau) selalu menjadi tempat rebutan: antar sesama binatang buas, atau antar manusia dan binatang buas. Semua spesis itu ingin beristirahat di sana. Kalau semua mau ke sana, maka mbau bisa saja menjadi ajang konflik, konflik kepentingan, konflik interpretasi kepentingan juga.

    Fenomena yang sama terjadi juga untuk oase atau mata air. Semua orang dan semua makhluk datang ke sumber mata air yang sama itu. Maka di sana orang bisa berkoeksistensi secara damai, atau bisa saja saling berebut, eksploitasi, menindas, menyikut, dan saling menyingkirkan satu sama lain. Jadi, mbaru menyimpan potensi konflik, potensi “perpecahan”, potensi “menyebar,” atau potensi disperse dalam artian negatif dari kata itu.

    Atas dasar itu-lah, maka sejarah warisan leluhur dalam bentuk tangible (berwujud fisik) maupun intangible (abstrak) haruslah dirawat secara intens dan dilestarikan secara berkelanjutan (sustainable) agar generasi berikutnya dapat menikmatinya dan merasa memiliki. Pengambilan kebijakan beserta segala implemantasinya di sektor pembangunan fisik sarana prasarana di lapangan haruslah benar-benar searah dengan pranata-pranata yang dihidupi oleh komunitas adat sesuai dengan zonasi peruntukannya. Harapannya adalah harus searah dengan amanah pewaris terdahulu dari lingkungan adat agar tatap menjaga keseimbangan keselarasan kebijakan adat dan kebijakan pemerintah agar tidak menimbulkan konflik di dalam lingkungan interen masyarakat adat itu sendiri maupun dengan pemerintah.

Berita Terkait