Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Obligasi dan Pembangunan Daerah

    2015-04-14 16:31:02
    Images

    Obligasi dan Pembangunan Daerah

     

    Oleh Gabriel Tanusi, S.E, M.Si

                                                                Dosen Mata Kuliah Manajemen Keuangan,                                                   

    Fakultas Ekonomi, Universitas Flores, Hp 085239330940

     

    Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah tentu membutuhkan dana besar untuk membiayai pembangunan daerahnya.  Kebutuhan ini menjadi keharusan untuk dipenuhi apabila pendapatan asli daerah (PAD) sangat rendah. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pinjaman daerah.

    Mengacu pada Pasal 51 UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari  pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dapat berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum di pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah. Bagi daerah-daerah yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan, PAD yang masih rendah dengan SDA yang terbatas serta perusahaan daerah yang tidak produktif, maka penerbitan obligasi daerah merupakan solusi alternatif yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya, karena pemerintah daerah dilarang meminjam langsung ke luar negeri.

    Pinjaman daerah hanya dapat dilakukan melalui pemerintah pusat dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh pemerintah pusat. Di lain pihak, pinjaman daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat  membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu, dilakukan pembatasan pinjaman dalam rangka pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman pemerintah daerah.

    Obligasi daerah memiliki karakteristik, antara lain, sebagai pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari masyarakat dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun,  diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal dalam negeri (Bursa Efek Indonesia), dikeluarkan dalam mata uang rupiah, hasil penjualan digunakan untuk membiayai investasi aset tetap sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan bermanfaat bagi masyarakat, dan nilai obligasi daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal obligasi daerah pada saat diterbitkan.

    Kegiatan pemerintah daerah yang dapat dibiayai dengan obligasi daerah di antaranya adalah pelayanan air minum, penanganan limbah dan sampah, transportasi, rumah sakit, pasar tradisional, tempat perbelanjaan, pusat hiburan, wilayah wisata dan pelestarian alam, terminal dan subterminal, perumahan dan rumah susun,  pelabuhan lokal dan regional.

    Obligasi daerah akan memberikan manfaat besar, baik secara finansial maupun nonfinansial bagi pemerintah daerah dan masyarakatnya. Secara finansial, obligasi daerah  akan  memiliki beberapa keuntungan layaknya obligasi koorporat, antara lain pendapatan berupa bunga obligasi (kupon), capital gain dari selisih antara harga jual dengan harga beli obligasi, memiliki risiko sangat kecil, sebagai jaminan yang dapat dijual kembali sewaktu-waktu apabila pemegang obligasi membutuhkan dana, investasi masyarakat (investor) dalam obligasi merupakan wujud nyata partisipasi masayarakat dalam proses pembangunan. Manfaat nonfinansial, antara lain partisipasi masyarakat secara langsung dalam membiayai pengembangan infrastruktur akan meningkatkan rasa memiliki dan kepedulian yang tinggi terhadap pemeliharaan aset daerah yang dibiayai dengan obligasi daerah.

    Penerbitan obligasi daerah harus melalui persetujuan DPRD sehingga sebagai konsekuensinya pemerintah daerah harus kelola secara transparan dan bersifat akuntabel sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dampak positif dari penerbitan obligasi daerah adalah terciptanya pembenahan sistem keuangan yang lebih tertib dan teratur di dalam pemerintahan daerah, sebab tata aturan penerbitan obligasi daerah melalui tahapan yang sistematis dan berdasarkan kriteria yang berlaku di pasar modal serta menuntut adanya peningkatan profesionalisme aparat pemerintah daerah guna mengurangi potensi korupsi di daerah.

    Dampak positif penerbitan obligasi daerah adalah meningkatnya kemandirian keuangan daerah sehingga membantu pemerintah pusat dengan mengurangi dana perimbangan (berupa DAU dan DAK) sehingga dana tersebut dapat  dialihkan ke program penting lainnya. Penerbitan obligasi daerah juga akan memberikan manfaat bagi investor (masyarakat) untuk melakukan diversifikasi portofolio investasi sehingga dapat meningkatkan basis investasi dalam negeri.  Selain itu, dengan penerbitan obligasi daerah berarti pemerintah daerah telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di mana dana yang diperoleh dari hasil penjualan obligasi daerah digunakan untuk membiayai proyek pembangunan daerah yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

    Penerbitan obligasi daerah dapat digunakan sebagai indikator kinerja dan prestasi pemerintah daerah yang pada akhirnya akan menciptakan daya saing (power bargaining) pemerintah daerah, baik dengan pemerintah pusat maupun dengan  investor daerah. Dalam menerbitkan obligasi daerah sebaiknya obligasi tersebut bersifat tax free sehingga dapat menarik minat masyarakat, diusahakan bebas pajak,  sehingga pendapatan yang diperoleh investor berupa bunga lebih tinggi dibandingan dengan investsai obliasi pada korparat.

    (Flores Pos, Sabtu, 1 Februari 2014).    

Berita Terkait