Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN HUKUM

    2015-04-14 09:48:48
    Images

    PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN HUKUM

    Kita semua mengetahui bahwa produk perundang - undangan yang dihasilkan pemerintah (legislatif dan eksekutif) sering menimbulkan persoalan. Salah satu penyebabnya, lembaga pembuat undang - undang (UU) tersebut belum melaksanakan amanat UU dalam hal memberikan peran dan ruang kepada masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Akibatnya peraturan perundang - undangan yang telah disyahkan sebagian ditolak masyarakat karena belum memenuhi tuntutan dan harapan bersama.

    Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang PEmbentukan Peraturan Perundang - undangan, Ayat (1) menyatakan: " Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundfang-undangan", dan Ayat (2) menyatakan: "Masukan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui (a) rapat dengar pendapat umum, (b) kunjungan kerja, (c) sosialisasi, dan (d) seminar, lokakarya atau diskusi.

    Mencermati bunyi ketentuan Pasal 96 Ayat (1)  dan Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas, pertanyaan kritisnya, apakah hak masyarakat untuk memberikan masukkan secara lisan dan tertulis pernah dilakukan lembaga pembentuk hukum (legislatif dan eksekutif) pada saat rapat dengar pendapat umum,  kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya dan/ atau diskusi? Hemat saya hampir tidak pernah.

    Hukum yang berlaku selama ini dipandang sebagai peraturan yang berkarakter konservatif/ortodoks/elitis yang memberi peluang begitu luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai intepretasi dengan berbagai peraturan lanjutan bersdasarkan keinginan dan kekuatan politik yang sedang berkuasa. Muatan materinya lebih merupakan alat /sarana untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan pemerintah. Misalnya, dalam UU tentang Pornografi, UU badan Pelaksanaan Jaminan Sosial, UU Ormas, UU Badan Hukum Pendidikan, UU MD3, dan sejumlah UU lainnya.

    Hal berbeda jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Disana hukum dibuat pada belbagai tingkatan. Mulai dari dewan-dewan kota  bergerak ke badan legislatif negara bagian, sampai ke kongres Amerika Serikat. Ada masukan yang berharga dari warga negara. Anggota lembaga pembuat hukum ini sadar bahwa mereka harus bertangungjawab terhadap masyarakat pemilihnya. Jika mereka tidak membuat peraturan/ undang -undang yang diingini rakyat, mereka tidak akan dipilih lagi pada pemilu berikutnya (Melfin Urofsky, Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi, 2001, halaman 1).

    Di Indonesia secara yuridis - formal teknik/tata cara pembentukan UU yang melibatkan partisipasi masyarakat sudah diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan, yakni (1) Pada masa penjajahan berlaku beberapa pasal dari Algemene Bepaligen Van Wetgeving Vor Indonesie, yang disingkat AB, yang mengatur ketentuan-ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 mewngenai peraturan tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, (3) Undang- undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang penerapan UU darurat tentang penerbitan Lembaran Negara RIS, (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan.

    Meskipun sudah diatur dalam AB dan ke -4 UU sebagaimana disebutkan di atas, fakta empiris menunjukkan tata cara pembentukan hukum yang melibatkan masyarakat belum dilaksanakan. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak dulu hingga kini merupakan produk hukum yang lahir tanpa adanya partisipasi masyarakat. Semua UU itu dominasi peran negara, terutama eksekutif dan legislatif. Jika demikian realitasnya, sulit untuk memperoleh produk hukum yang representatif, yang mencerminkan rasa keadilan dan harapan masyarakat.

    Dalam hal pembuatan produk hukum yang baik, penulis mengutip pendapat seorang ahli hukum bernama Utrech. Menurut Utrech, dalam membuat suatu peraturan hendaknya menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku, supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial, dan berusaha untuk melenyapkan sebanyak mungkin ketegangan antara positivitas dengan realitas sosial" (https://www.com/permalink). Berdasarkan pendapat Utrech tersebut, ada dua hal yang dapat saya garisbawahi.

    Pertama, bahwa usaha untuk menemukan hukum yang baik hanya melalui kegiatan penyelidikan terlebih dahulu sebelum hukum itu diberlakukan. Hal ini penting karena kegiatan penyelidikan akan mengetahui situasi/kondisi dalam masyarakat sehingga ketika hukum itu berlaku dapat diterima masyarakatnya. Hukum yang berlaku itu tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakatnya. Pada titik itu tidak akan terjadi ketegangan antara produk hukum dengan masyarakatnya.

    Kedua, dalam konteks penyelidikan untuk menemukan hukum yang baik, proses dialogis/interaksi antara pembentuk hukum itu berlaku dapat diterima masyarakat utnuk terlibat/berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Peran dan ruang yang diberikan itu dapat digunakan oleh pembentuk hukum dengan cara menerima masukan - masukan masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis terhadap materi hukum yang tengah dibahas.

    Hukum yang baik adalah hukum yang dekat dengan masyarakatnya. Sebaliknya, hukum yang buruk adalah hukum yang menjauhkan hukum dari masyarakatnya. Kunci pembuatan hukum yang baik, bukan terletak pada forum dimana hukum dihasilkan, melainkan pada keterbukaan proses dengan melibatkan peran masyarakat dalam proses pembuatannya.

Berita Terkait