Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Penyimpangan Fungsi Trotoar

    2017-12-12 12:49:27
    Images

    Penyimpangan Fungsi Trotoar

     

    Oleh Ningsih, S.Pd.,M.Pd.

    Dosen Program Studi Pendidikan Matematika

    Hp: 082237884954; E-mail: ningsihnd@gmail.com

     

     

    Sejak lama Kota Ende dikenang sebagai kota bersejarah, kota pelajar,  kota niaga, kota Pancasila, dan kota wisata alam. Melalui atribut-atribut positif semacam itu, kemudian memungkinkan kota Ende sebagai kota yang semakin mudah diakses oleh “orang luar”.  Dampak logisnya, beberapa tahun belakangan ini ruang kota Ende menjadi begitu padat baik untuk kepentingan hunian, lokus pelayanan publik, maupun beragam infrastruktur penunjang lainnya.

    Demi pertimbangan efisiensi pelayanan publik maupun efektivitas pedistribusian barang dan jasa, maka sudah semestinya memerlukan infrastruktur pendukung yang memadai. Infrastuktur yang paling mendasar untuk menyokong dinamika masyarakat di dalam kota adalah ketersediaan sarana jalan raya yang memenuhi standar kelayakan untuk dimanfaatkan.

    Pemerintah kota (Ende) telah berupaya memfasilitasi ketersediaan sarana jalan yang memadai bagi pengguna kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Ketika sarana ini telah tersedia, muncul persoalan “klasik” sebagaimana dialami oleh warga penghuni kota-kota moderen lainnya. Problem “klasik” yang dimaksudkan adalah hadirnya semacam “budaya” perebutan ruang-ruang yang dipersepsikan “kosong” atau dipandang wilayah tak bertuan.

    Sebagai pengguna jalan, “budaya” semacam itu sungguh menjadi sebuah ironi yang memilukan. Betapa para pengguna jalan, baik itu yang menggunakan roda dua, roda empat maupun pejalan kaki harus ekstra “bersaing” dan berhati-hati untuk memanfaatkan sarana jalan yang tersedia. Rata-rata sarana pendukung yang tersedia di sepanjang ruas jalan-jalan umum di kota Ende adalah trotoar yang memang disiapkan khusus bagi pejalan kaki.

    Betapapun demikian, fakta memperlihatkan bahwa fungsi trotoar telah disalahgunakan oleh publik. Misalnya difungsikan sebagai tempat berjualan, “markas” para pemuda, dan pangkalan ojek. Fakta disfungsi ruang semacam ini sangat mengganggu kenyamanan pejalan kaki yang melintasi ruas jalan tersebut. Bahkan, pejalan  kaki terpaksa menyusuri badan jalan dengan kondisi jalan yang sempit dan ramai dilalui kendaraan-kendaraan sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan.

    Belum lagi usaha-usaha sektor ekonomi informal yang juga memanfaatkan trotoar sebagai area berdagang. Berhadapan dengan situasi seperti ini, mengakibatkan pejalan kaki menjadi begitu risih, mengalah, dan harus memilih untuk berjalan di badan jalan. Sungguh sangat disayangkan bahwa hal ini terjadi di sekitar kita.

    Menurut penulis, penyalahgunaan fungsi sarana pendukung ini disebabkan oleh minimnya kesadaran warga setempat terhadap fungsi trotoar. Rendahnya kesadaran masyarakat ini bisa jadi dilatari oleh kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait berkenaan dengan fungsi trotoar.

    Seperti tertera dalam Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan No 22/2009 dimana  pemerintah telah mengatur hak bagi para pejalan kaki yang dapat ditemukan dalam pasal 25 ayat 1 bahwa, “Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa: fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat”. Kemudian, dalam pasal 93 ayat 2 “ Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki.” Sementara, hak bagi Pejalan Kaki diatur dalam pasal 106 ayat 2 “ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.”

     Bertolak dari regulasi di atas, mestinya masyarakat sebagai pengguna jalan baik itu yang berkendaraan maupun para pedagang kaki lima perlu mengapresiasi aturan tersebut. Ada sanksi atau denda  yang akan dikenakan bagi para pelanggar atau bagi subyek yang yang memanfaakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu para pejalan kaki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan No 22/2009 pasal 284 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

    Peraturan yang tercantum dalam UU LLAJ dan PP Jalan, dengan sangat tegas menyampaikan kepada masyarakat; khususnya bagi para pedagang kaki lima (PKL), hendaknya tidak melakukan pelanggaran dengan mengganggu pejalan kaki dengan cara menggunakan trotatoar atau dengan alasan apa-pun karena trotoar hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Peringatan seperti itu perlu direpon secara positif agar meminimalisasi kecelakaan atau-pun hal-hal yang tidak diinginkan baik bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki itu sendiri.

    Namun, terlepas dari sanksi-sanksi spesifik atas pelanggaran terhadap infrastruktur jalan, alangkah eloknya sebagai warga masyarakat perlu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya fungsi sarana atau fasilitas yang tersedia sebagaimana mestinya. Kita berharap Dinas LLAJ secara periodik berkomitmen untuk mensosialisasikan regulasi-regulasi penting yang relevan dengan pemanfaatan fasilitas jalan raya. Sederhananya, memasang papan informasi di beberapa titik ruas jalan yang bisa diakses oleh publik untuk menghindari penyalahgunaan fungsi sarana pendukung lalu lintas seperti trotoar. *

     

Berita Terkait