Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Peran Serta Masyarakat dalam Pembentukan Hukum

    2015-04-19 21:21:00
    Images

    Partisipasi Masyarakat

    dalam Pembentukan Hukum

     

    Oleh  Paulinus Seda, S.H,M.H.

    Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

    Universitas Flores, Hp 081236683803

                 

    Kita semua mengetahui bahwa produk perundangan-undangan yang dihasilkan  pemerintah (legislatif dan eksekutif) sering menimbulkan persoalan. Salah satu penyebabnya, lembaga pembuat undang-undang (UU) tersebut belum melaksanakan amanat UU dalam hal memberikan peran dan ruang kepada masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Akibatnya, peraturan perundang-undangan yang telah disahkan  sebagian ditolak masyarakat karena belum memenuhi tuntutan dan harapan bersama.

    Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ayat (1) menyatakan: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” dan Ayat (2) menyatakan: “Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan melalui (a) rapat dengar pendapat umum, (b) kunjungan kerja, (c)  sosialisasi, dan (d) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

    Mencermati bunyi ketentuan Pasal 96 Ayat (1) dan  Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas, pertanyaan kritisnya, apakah hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis pernah dilakukan oleh lembaga pembentuk hukum (legislatif dan eksekutif) pada saat rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisai, seminar, lokakarya dan/atau diskusi? Hemat saya, hampir tak pernah.

    Hukum yang berlaku selama ini dipandang sebagai peraturan yang berkarakter konservatif/ortodoks/elitis yang memberi peluang begitu luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai intepretasi dengan berbagai peraturan lanjutan berdasarkan keinginan dan kekuatan politik yang sedang berkuasa. Muatan materinya lebih merupakan alat/sarana untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan pemerintah. Misalnya, dalam UU tentang Pornografi, UU Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial, UU Ormas, UU Badan Hukum Pendidikan, UU MD3, dan sejumlah UU lainnya.

    Hal yang berbeda jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Di sana hukum dibuat pada pelbagai tingkatan. Mulai dari dewan-dewan kota, bergerak ke badan legislatif negara bagian, sampai ke kongres Amerika Serikat. Ada masukan yang berharga dari warga negara. Anggota lembaga pembuat hukum ini sadar bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap para pemlihnya. Jika mereka tidak membuat peraturan/undang-undang yang diingini rakyat, mereka tidak akan dipilih dalam pemilu berikutnya (Melfin Urofsky, Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi, 2001, halama 1).

     Di Indonesia secara yuridis-formal, teknik/tata cara pembentukan UU yang melibatkan partisipasi masyarakat sudah diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan, yakni (1) Pada masa penjajahan berlaku beberapa pasal dari Algemeene Bepalingen van Wetgeving vor Indonesie, yang disingkat AB, yang mengatur ketentuan-ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 mengenai peraturan tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang penerapan UU darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara RIS, (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

    Meskipun sudah diatur dalam AB dan ke-4 UU sebagaimana disebutkan di atas, namun fakta empiris menunjukkan tata cara pembentukan hukum yang melibatkan masyarakat belum dilaksanakan. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak duhulu hingga kini merupakan produk hukum yang lahir tanpa adanya partisipasi masyarakat. Semua UU itu dominasi peran negara, terutama eksekutif dan legislatif. Jika demikian realitasnya, sulit untuk memperoleh produk hukum yang representatif,  yang mencerminkan rasa keadilan dan harapan masyarakat.

    Dalam hal pembuatan produk hukum yang baik, penulis mengutip pendapat  seorang ahli hukum bernama Utrech. Menurut Utrecht, dalam membuat suatu peraturan hendaknya menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku, supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial, dan berusaha untuk melenyapkan sebanyak mungkin ketegangan antara positivitas dengan realitas sosial”  (https://www.com/permalink). Berdasarkan pendapat Utrecht tersebut, ada dua hal yang dapat saya garis bawahi.

    Pertama, bahwa usaha untuk menemukan hukum yang baik hanya melalui kegiatan penyelidikan terlebih dahulu sebelum hukum itu diberlakukan. Hal ini penting karena kegiatan penyelidikan akan mengetahui situasi/kondisi dalam masyarakat sehingga ketika hukum itu berlaku dapat diterima masyarakatnya. Hukum yang berlaku itu tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakatnya. Pada titik itu tidak akan terjadi ketegangan antara produk hukum dengan masyarakatnya.

    Kedua, dalam konteks penyelidikan untuk menemukan hukum yang baik, proses dialogis/interaksi antara pembentuk hukum dan masyarakat akan berlangsung sehingga ada peran dan ruang yang besar bagi masyarakat untuk terlibat/berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Peran dan ruang yang diberikan itu dapat digunakan oleh pembentuk hukum dengan cara menerima masukan-masukan masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis terhadap materi hukum yang tengah dibahas.

                Hukum yang baik adalah hukum yang dekat dengan masyarakatnya. Sebaliknya, hukum yang buruk adalah hukum yang menjauhkan hukum dari masyarakatnya. Kunci pembuatan hukum yang baik, bukan terletak pada forum di mana hukum dihasilkan, melainkan pada keterbukaan proses dengan melibatkan peran masyarakat dalam proses pembuatannya.

    (Suara Uniflor, Flores Pos, Rabu, 11 April 2015).

Berita Terkait