Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Perihal Izin Mendirikan Bangunan

    2015-04-16 06:01:12
    Images

    Perihal Izin Mendirikan Bangunan

     

    Oleh Christiana Sri Murni, S.H, M.Hum

    Dekan Fakultas Hukum, Dosen Program Studi Ilmu Hukum,

     Universitas Flores, HP 081353758866

     

    Seperti diketahui bersama bahwa untuk mendirikan sebuah bangunan, seperti bangunan rumah tempat tinggal, rumah sekaligus toko (ruko), kantor, sekolah, dan bangunan yang lain, perlu memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun kita memiliki tanah sendiri yang legal, namun untuk mendirikan sebuah bangunan perlu mengurus persyaratan mendirikan bangunan, yang disebut IMB (izin mendirikan bangunan).

    Adapun tujuan penerbitan IMB untuk melindungi kepentingan umum. Mendirikan bangunan yang dapat merusak lingkungan hidup dan lingkungan sosial tentu ditolak. Terjaganya lingkungan umum merupakan kepentingan umum. Sebuah bangunan tak bisa begitu saja dibangun di lahan hijau, di pinggir sungai atau di pinggir pantai. Tentu tak ada orang yang ingin rumahnya kebanjiran. Semua orang tentu ingin menghirup udara segar. Semua bangunan yang akan didirikan tidak boleh mendatangkan malapetaka, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan lingkungan hidup.

    Tujuan lain IMB sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD. Segala bentuk pembangunan yang sudah mendapat IMB juga menyumbangkan PAD. Semakin banyak dan besar pembangunan yang didirikan di daerah maka semakin banyak pula pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yang kemudian PAD itu digunakan kembali untuk pembangunan daerah. Tujuan yang lain lagi adalah untuk menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan, dan keamanan  bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun terhadap lingkungan sekitarnya. Orang yang memiliki IMB dapat pula dipakai sebagai syarat pengajuan pinjaman uang di bank sebagai legalitas kepemilikan rumah.

    Masyarakat kita yang telah memiliki bangunan namun belum memiliki IMB, antara lain disebabkan masyarakat kita tidak mengetahui pentingnya IMB atau tidak tahu bagaimana tata cara mengurus IMB. Lewat artikel ini saya coba memberikan gambaran singkat secara garis besar bagaimana mengurus IMB.

    Secara defintif, IMB adalah izin untuk mendirikan, memperbaiki, mengubah atau merenovasi bangunan yang dikeluarkan oleh bupati, walikota atau pejabat yang berwenang.  IMB berlaku selama bangunan tersebut berdiri dan tidak terjadi perubahan bentuk atau fungsi. IMB juga memberikan pengertian berupa izin yang diberikan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang berlaku, sesuai dengan garis sempadan bangunan (GSB), sesuai dengan garis sempadan sungai (GSS), sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), sesuai dengan koefisien luas bangunan (KLB), dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan yang ditetapkan bagi yang menempati bangunan (bdk. Teguh Susanto dalam Panduan Praktis Mengurus Sertifikat Tanah & Perizinannya, 2014, halaman 75).

    Untuk mendapatkan IMB, seseorang wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada gubernur, dalam hal ini Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan melalui suku dinas atau seksi PPK Kecamatan dengan mengisi formulir yang tersedia dan melampirkan persyaratan sebagaimana disebutkan berikut.

    Untuk bangunan rumah tinggal diperlukan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) satu lembar, fotokopi surat tanah satu set yang dapat berupa salah satu dari surat berikut, yakni sertifikat tanah atau surat keputusan pemberian hak penggunaan atas tanah oleh pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut. Surat kavling dari pemerintah daerah, walikota atau instansi yang ditunjuk gubernur. Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN atau Kantor Pertanahan. Rekomendasi dari Kantor Pertanahan, dengan bukti peta tanah. Surat pernyataan pemilik bahwa tanah yang dikuasai tidak sengketa dengan mengetahui lurah setempat, surat girik disertai surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai tidak sengketa dan diketahui lurah setempat. Surat kohir verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa  pemilik sudah menempati dan menguasainya selama 10 tahun atau lebih, baik sebagian atau seluruhnya, tidak sengketa, diketahui lurah setempat. Untuk surat tanah, harus dilampirkan juga surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa pemohon, keterangan peta tata kota dari dinas tata kota, peta kutipan rencana kota dari dinas atau suku dinas untuk bangunan rumah tinggal pada lokasi yang telah dikeluarkan IMB sebagai pengganti keterangan dan peta rencana kota. Gambar rancangan arsitektur bangunan, perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk rumah tinggal dengan bentangan struktur, serta fotokopi  surat ijin bekerja perencana struktur.

                Mengurus IMB untuk bangunan tambahan atau perubahan atas bangunan lama yang memiliki IMB dapat menggunakan dokumen ijin yang lama. Waktu pengurusan IMB dihitung sejak diterimanya permohonan yang memenuhi persyaratan yang kemudian membayar retribusi untuk bangunan rumah tinggal, selambat-lambatnya 25 hari kerja. Terhadap permohonan IMB yang disetujui akan diterbitkan izin berupa IMB. Dengan memiliki IMB maka kita sebagai subjek hak bangunan memiliki legalitas kepemilikan bangunan yang kita dirikan. (Flores Pos, Kamis, 17 April 2014).    

     

     

Berita Terkait