Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Pilkada Ende: Menuju Bonum Commune

    2018-01-23 12:40:19
    Images

    Pilkada Ende: Menuju Bonum Commune

     

    Oleh Damianus Tola, M.Ec.Dev

    Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi

    Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

    Hp: 082340608063

     

     

    Aktus “ritual” politik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Ende sedang digelar. Ornamen-ornamen ritual politik Pilkada, berupa baliho dapat ditemukan di tengah-tengah kota maupun di sudut-sudut jalan. Ornamen baliho disertai politik permainan bahasa visul-tekstual dikemas sedemikian rupa oleh aktor-aktor politik-(us) demi menyedot simpati publik.  

    Sementara itu, imajinasi publik akar rumput mengandaikan bahwa melalui pesta demokrasi dimungkinkan hadirnya pemimpin daerah yang bersih, jujur, dan pekerja keras.  Diperlukan pula pemimpin yang bervisi sehingga mampu menggali semua potensi yang ada di daerah, demi kepentingan rakyat. Salah satu komponen penting untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas dalam Pilkada langsung adalah menggunakan hak pilih secara etis.

    Situasi politik di daerah Kabupaten Ende yang semula terkesan “adem ayem”, kini  sedikit meng­hangat. Situasi ini dipicu oleh kandidat-kandidat yang telah lama memendam hasrat untuk ikut bermain dalam Pilkada. Titik picu lainnya adalah hadirnya pemain-pemain baru sebagai figur calon peserta Pilkada. Wajah baru, bukan selamanya miskin pengalaman politik maupun  buta membaca peta politik sebab ada di antara pemain-pemain baru itu memiliki idealisme dan visi yang jelas untuk mendobrak status quo. Hanya saja dalam permainan politik praktis, modal idealisme saja terasa belum cukup memadai untuk menjebol kemapanan. Sejauh pemahaman penulis para kandidat baru ini akan berhadapan dengan dua persoalan krusial.

    Persoalan itu yakni, Pertama, adanya alasan apologis yang diajukan oleh mesin politik (partai) bahwa kader terbaik partai adalah pimpinan partai. Jadi,  pemimpin partai dipandang sebagai figur yang memiliki kans paling kuat untuk diorbitkan ke tengah panggung pesta demokrasi rakyat. Meskipun sudah dibuktikan bahwa asumsi apologis semacam itu dalam kalkulasi politik sangat sulit dipertahankan secara rasional. Biografi politik Presiden Jokowi dapat menjadi alat pembanding yang sangat relevan. Selebihnya, beberapa kepala daerah yang sukses dan populer saat itu juga ternyata bukanlah dari pim­pinan partai, tapi diusung oleh partai mempertimbangkan potensi individual yang dimiliki untuk menjadi pemimpin daerah.

    Persoalan Kedua, kemungkinan untuk mem­pe­ro­leh figur calon kepada daerah yang berkualitas juga semakin membias, bilamana figur-figur  “wajah baru” yang poten­sial tersebut disuguhkan oleh partai politik dengan “bandrol politik” yang kurang wajar. Pengalaman buruk masa lalu telah mengajarkan betapa kepala daerah terpilih tidak lagi taat pada visinya, tapi berorientasi mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan. Akibatnya kon­disi sosio-politis daerah semakin terpuruk dan kepala daerah itu sendiri kemudian banyak tersangkut perkara korupsi yang berujung di meja hijau dan penjara.

    Partai politik seolah menjadi “kompas” penunjuk calon kepala daerah tanpa bisa diin­ter­­vensi oleh siapapun. Jadi, diperlukan keikhlasan dari pimpinan partai politik di daerah untuk menahan diri tidak maju, bilamana memang dalam realitanya ada figur lain di luar partai yang lebih baik untuk diusung oleh partai tersebut. Karena sejatinya yang ingin dipertaruhkan di Pilkada tersebut bukanlah sekadar gengsi dan harga diri, akan tetapi bagaimana agar kondisi daerah dan masyarakat yang di­pimpin lebih baik dan me­nga­lami kemajuan yang sig­nifikan dalam lima tahun men­datang.

    Selanjutnya, diharapkan partai politik tidak terbelenggu oleh praktik trans­aksional Pilkada di masa lalu, dalam konteks menjatuhkan pilihan kepada oknum yang berani membayar mahal, atau sengaja meniupkan isu-isu agama di tengah-tengah masyarakat. Strategi seperti ini tentu tidak diha­rapkan, dan disesali bila ter­jadi. Karena harapan peru­bahan daerah dan masyarakat ke arah yang lebih baik, tentu hanya akan terhenti dalam wacana dan impian. Mustahil akan tercapai.

    Kemudian, bagi calon perserta Pilkada, dengan ada­nya regulasi baru ini, juga diharapkan berupaya mening­galkan pengalaman buruk Pilkada di masa lalu yang sarat dengan money politic. Diharapkan ma­sing-masing calon memperlihatkan ke­pa­da publik bahwa dirinya memiliki kapabilitas dan kre­di­bilitas, bukannya bermodalkan kekuatan finansial, popu­laritas, maupun relasi-relasi nepotik. Sudah saatnya calon peser­ta Pilkada mempertajam visi dan misinya selaku kepala daerah. Karena hal ini seper­tinya sesuatu yang nyaris tera­baikan saat ini.

    Selayaknya proses pe­milihan kepala daerah berjalan dalam fungsinya yang substantif bukan sekadar proses suksesi yang memenangkan yang populer dan akseptable (prosedural), tapi juga yang bisa menjawab seabrek persoalan pelik yang sudah menunggu. Pilkada harus bisa menjadi ajang untuk menyisihkan semua yang tidak pan­tas, tidak layak, tidak berkarakter dan mengorbitkan tokoh yang teruji, yang sungguh-sungguh ingin membangun dan mengabdi, berintegritas, dan track record bersih serta prestatif.

    Semoga Pil­ka­da yang akan kita jalani ini ti­dak hanya berganti nama, atau sistem balas dendam, akan tetapi diwujudkan secara nyata, sehingga kepala daerah yang berkualitas dan bertang­gung jawab dalam memimpin dan mengelola daerah selama lima tahun mendatang dapat membawa perubahan yang signifikan demi kebaikan bersama. Tercapainya cita-cita masyarakat: Pilkada untuk bonum commune, ksejahteraan bersama*

     

Berita Terkait