Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Politik Identitas Memicu Konflik Hirizontal

    2017-06-07 08:46:25
    Images

    Politik Identitas Memicu Konflik Horizontal

     

     

    Oleh Drs. Theodorus Uheng Koban Uer,M.Pd.

     

    Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,

    Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Flores

     

     

    Frans Mgnis Suseno SJ, dalam buku ‘Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi’, karya Otto Gusti Madung (2017:iii–iv) menyatakan bahwa politik identitas menyingkirkan kata kita dan memandang segalanya dari segi kami berhadapan dengan mereka. Bangsa kami rakyat Indonesia, saudara-saudari dari agama lain adalah konsep yang tidak muncul. Masalahnya fokus pada identitasnya sendiri bersifat negatif. Negatif dalam arti bahwa fokus begitu eksklusif pada identitas sendiri berakar dalam suatu persepsi mendalam bahwa kami selalu dirugikan, tidak diakui, bahwa kami korban ketidakadilan. Dasar politik identitas adalah sentimen.

    Politik identitas bersifat global dan telah serta sedang melanda Indonesia yang menimbulkan konflik sosial. Hidup bersama dengan etnik berbeda agama, berbeda budaya, atau yang satu penduduk asli ‘ata mera’ dan ‘ata mai’ (Lio) atau jika pendatang berhasil maka konflik akan mudah meledak.

    Pada masa sekarang muncul politik palsu, politik pascafakta yang lebih mengutamakan emosi dan bukan fakta. Fakta yang kredibel dimanipulasi sedemikian melalui media sosial seperti face book, you tube, dan twitter. Politik fakta kebenaran adalah politik di mana fakta tidak berlaku. Yang berlaku adalah emosi-emosi yang muncul lewat media sosial. Orang menolak sumber-sumber informasi yang kredibel dan lebih mudah percaya pada penggalan-penggalan pendapat yang disebarluaskan melalui media sosial untuk mendiskreditkan orang lain yang memiliki hal yang benar. Dengan demikian, pendapat ‘kita’ yang didasarkan atas fakta akan ditolak oleh kepalsuan yang dibuat oleh ‘kami’. Hal ini disebut pula isu konspirasi. Krisis berbasis fakta dijuluki siasat yang dibuat oleh lawan untuk mendiskreditkan dan menolak kehadiran pihak lain dalam suatu persaingan.

    Di seluruh dunia tempat manusia hidup berdampingan (live with others and livetogether) bahkan sebagai suami-istri sekalipun pasti ada pertengkaran. Apabila komitmen kekitaan untuk saling menerima itu tergeser oleh emosi ‘kami mau diakui’, akan menimbulkan masalah. Karena makna konsensus dasar bahwa ‘kita orang Indonesia’, sebagaimana yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda akan menguap. Apabila dunia politik identitas itu muncul, maka muncul pula virus ‘kekamian eksklusif’ yang mengancam dan meretakkan kesatuan sosial. Jadi, politik identitas merupakan tantangan yang paling serius terhadap cita-cita politik pascatradisional.

    Etika politik pascatradisonal berdasarkan pengakuan bahwa setiap individu diciptakan sebagai manusia dan wajib diperlakukan sebagai manusia. Artinya, setiap orang merupakan tujuan dan nilai pada dirinya sendiri. Cita-cita terindah modernitas sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 pernyataan Human Rights PBB 1946 bahwa berdasarkan suatu nilai mutlak: “martabat yang dimiliki setiap orang sebagai manusia tanpa membedakan atas dasar ‘ras, warna kulit, jender, bahasa, agama, pandangan politik atau lain, asal usul nasional, kekayaan, kelahiran atau status lain”, tidak akan terwujud secara murni, jika senantiasa muncul pertentangan antara kita, kami, kamu, dan mereka.

    Konsep kita, kami, kamu, mereka menunjukkan identitas pluralistik dalam berbagai aspek kehidupan, yakni suku, agama, ras, jender, dan sebagainya. ‘Kami orang Lio, kami orang Sikka, mereka orang Islam’, dan lain-lain harus dipadukan dalam ‘kita orang Indonesia’ dan ‘kita manusia yang beradab’ berdiam di dalam satu nasionalisme yang satu,yakni ‘nasionalisme Indonesia’. Hal ini telah dibuktikan secara historis dalam peristiwa Sumpah Pemuda, negara Proklamasi Kemerdekaan 1945, yang dibingkai dalam dasar negara Pancasila dengan UUD 1945.Nasionalisme Indonesia yang dibangun dalam ‘Rumah Pancasila’ dengan lima tiang utama perlu dijaga, dirawat, dan direvisi nilai luhur yang tercantum di dalamnya agar tidak keropos dimakan rayap kolusi, korupsi, dan nepotisme.

    Pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kala melalui Jaksa Agung Prasetio pada media Mei 2015, menyampaiakan rencana untuk menyelesaikan tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Enam kasus di antaranya termasuk kasus pembantaian masal tahun 1965 akan diselesaikan lewat mekanisme rekonsiliasi.

    Kerinduan akan suatu rekonsiliasi itu penting untuk dilaksanakan. Lebih penting bagaimana menegakkan suatu demokrasi yang sehat dalam negara yang pluralistik ini sambil merawat persatuan yang bukan bersifat homogenitas. Para peneliti sudah mendata bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang religius tetapi tercatat sebagai negara yang intoleran. Dalam situasi seperti ini suatu rekonsiliasi perlu dirancang secara matang sehingga tidak muncul kegagalan yang telah dialami bangsa ini yakni tidak berhasilnya pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) yang dilakoni hampir 20 tahun dalam masa Orde Baru.

    Gagal sebab semakin banyak rayap koruptor yang menggerogoti tiang-tiang atau pilar-pilar utama ‘Rumah Pancasila’ kita. Ini berarti untuk merawat persatuan dan kesatuan negara ini setiap warganya mulai dari pejabat sampai rakyat kecil atau akar rumput wajib saling mendengarkan, menghindarkan diri dari kebohongan lewat media sosial, lalu saling mengampuni setelah bertobat dari dosa dan kesalahan yang dilakukan.

    Paus Fransiskus menyatakan “Korupsi itu perilaku Iblis dan lemparkan koruptor ke laut”. Bagaimana kalau yang korupsi itu orang Katolik. Bila ini yang terjadi, Paus Fransiskus mengatakan, umat Katolik yang mendonasikan uangnya untuk gereja, tetapi di saat yang sama mencuri uang negara, telah berbuat dosa dan harus dihukum. Hukuman yang pantas adalah ‘Lebih baik jika batu gerinda dikalungkan ke leher mereka, lalu lemparkan mereka ke laut’(Luk. 17: 2).*

     

Berita Terkait