Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Prosedur Mengurus Sertifikat Tanah

    2017-10-09 09:34:30
    Images

    Prosedur Mengurus  Sertifikat Tanah

     

    Oleh Christiana Sri Murni, S.H., M.Hum.

    DekanFakultasHukumUniversitas Flores, Ende, Hp 081353758866

     

    Persoalan pertanahan di era sekarang ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Seiring dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, kebutuhan akan tanah semakin meningkat dari waktu ke watu, sementara luas tanah tidak bertambah, dengan sendirinya akan berakibat terjadinya benturan-benturan kepentingan berbagai pihak atas tanah. Jadilah persoalan tanah menjadi salah satu sumber konflik sosial dalam masyarakat kita.

    Guna mengurangi konflik pertanahan dalam masyarakat kita, maka setiap orang yang memiliki atau menguasai tanah sangat penting memiliki alat bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah. Hal itu sesuai dengan amanat Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang dikenal dengan singkatanUUPA) dan dipertegas lagipada Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalamduaketentuanitudisebutkanbahwasertifikat tanahmerupakan surat tanda bukti hak tanahyang berlaku sebagai alat pembuktian kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

     Objek pendaftaran tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf dan tanah negara. Jenis-jenis hak atas tanah tersebut di atas merupakan objek yang harus didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sehingga dapat diurus sertifikat tanah.

    Tulisan ini secara khusus membahastentang proseduratautata cara mengurus sertifikat tanah hak milik. Hak milik yang dimaksudkan di sinisebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UUPA, yakni hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kata turun-temurun artinya hak milik atas tanah dimaksud dapat dialihkan dari seorang pemilik tanah yang meninggal dunia kepada ahli waris. Terkuat artinyabahwa hak milik  atas tanah tersebut  yang paling kuat diantara  hak-hak atas tanah yang lain. Sedangkan terpenuh artinya, bahwa hak milik atas tanah tersebut dapat digunakan untuk usaha pertanian dan juga untuk mendirikan bangunan, dapat beralih dan dialihkan, dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan serta jangka waktu tidak terbatas.

    Proseduratautatacara mengurus sertifikat tanah diajukan secaratertulis keKantor Pertanahan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota tempat letak tanah berada. Permohon hak milik, mempersiapkan surat-surat yang diperlukan, antara lain bukti pajak, surat perolehan tanah, akte jual beli (AJB) jika terjadi jual beli tanah, keterangan waris, hibah, kuitansi jual beli, surat keterangan riwayat tanah, surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa. Identitas pemohon, berupaKTPatau kartu keluargaatau akta pendirian badan hukum. Surat pemberitahuanpajak terhutang dan surat tanda terima setoran PBB.Bukti pembayaran BPHTB, surat permohonan pengukuran tanah di Kantor Badan Pertanahan setempat. Surat kuasa bermeterai jika pengurusan sertifikat dikuasakan kepada orang lain. Serta surat pernyataan pemasangan tanda batas diperoleh di kantor pertanahan setempat.

    Seseorang dalam mengurus sertifikat tanah harus melewati tiga tahap, yaitu (1) tahap permohonan hak, (2) tahap pengukuran dan pendaftaran hak, dan (3) tahap penerbitan sertifikattanah. Tahapketigainimerupakantahap terakhir yang harus dilalui, dengan membuat salinan dari buku tanah beserta surat ukur dan gambar situasinya  yang hasil akhir berupa sertifikat bukti hak atas tanah.

    Agar pengurusanketiga tahap tersebut efektif maka pemohon harus aktif dan rajin mengurus permohonannya. Hal ini untuk memastikan semua kelengkapannya dan juga untuk mengetahui segala kekurangan persyaratan yang mungkin ada. Ketelatenan dalam mengurus kelengkapan dari syarat-syarat ini akan sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya penerbitan sertifikat. Komunikasi aktif harus dilakukan oleh pemohon kepada petugas di kantor pertanahan untuk mengetahui proses pengurusan atau penerbitan sertifikattanah.

     Ada dua cara pendaftaran tanah, yakni secara sistematik dan secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik ini didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara atau Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan pendaftaran tanah melalui Ajudikasi untuk memberikan kesempatan pada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan terhadap penerbitan sertifikat.

    Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendafaran tanah dalam bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individu atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik ini pelaksanaannya dapat dilakukan atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individu atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik diumumkan selama 60 hari dilakukan di Kantor Pertanahan atau Kantor Desa atau Kelurahan tempat letak tanah tersebut, juga bisa melalui media massa. Hasil akhir pendaftaran tanah akan diterbitkan sertifikat tanah. *

     

Berita Terkait