Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Daerah

    2014-11-03 10:22:05
    Images

    Oleh Christiana Sri Murni, S.H, M.Hum


    Selama ini naskah akademik jarang diperhatikan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, padahal sudah diarahkan bahwa setiap peraturan perundangan-undangan terutama undang-undang (UU) dan peraturan daerah (Perda) harus ada naskah akademiknya. Dalam praktiknya pula, naskah akademik sering tidak dijadikan sebagai landasan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

    Pada dasarnya naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian ilmiah bidang hukum dan bidang lainnya terhadap permasalahan tertentu untuk dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan dan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

    Dengan adanya naskah akademik, rancangan UU dan Perda  terhindar dari penyusunan asal jadi atau tidak jelas tanggung jawab ilmiahnya. Naskah akademik merupakan prasyarat dalam penyusunan rancangan UU dan Perda sebagai dasar pijakan keilmuan. Setiap pembentukan rancangan UU dan Perda terlebih dahulu menyusun naskah akademiknya.        

    Keberadaan naskah akademik menjadi syarat penting untuk membantu para perancang peraturan perundang-undangan dalam menerjemahkan pemahaman ilmiah dari suatu bidang atau permasalahan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan ke dalam naskah yang bermuatan yuridis. Jadi, keberadaan naskah akademik merupakan sebuah keharusan yang tak terelakkan. Dengan demikian, para perancang peraturan perundang-undangan mengetahui secara komprehensif substansi atau materi muatan yang akan dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

         Naskah akademik sarat dengan muatan teori dan pendekatan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah naskah akademik di samping disusun oleh para pakar hukum, juga harus melibatkan pakar ilmu-ilmu lain yang sesuai dengan bidang yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Perumusan naskah akademik merupakan kolaborasi antara pakar hukum dan pakar ilmu-ilmu lain yang memiliki kedekatan dengan materi muatan yang dengan teknik penyusunan naskah akademik akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    Menurut Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan: “Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum hasil penelitian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

    Lebih lanjut di dalam Pasal 44 UU yang sama dinyatakan: “Penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang dilakukan sesuai naskah akademik.” Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa untuk menyusun naskah akademik haruslah berdasarkan pada teknik penyusunan tertentu, dan oleh sebab itulah dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disertakan lampiran yang memuat petunjuk berkaitan dengan naskah akademik.

    Adapun sistematika perumusan naskah akademik sebagai berikut, yakni: Judul; Kata Pengantar; Daftar Isi; Bab I Pendahuluan; Bab II Kajian Teoritis dan Praktek Empiris; Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait; Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis; Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Bab VI Penutup; Daftar Pustaka; Lampiran yang tak terpisahkan dari peraturan perundang-undangannya.  

    Proses penyusunan naskah akademik yang sistematik-holistik dan futuristik tentu memerlukan proses dan  pelibatan para pemangku kepentingan (stakeholder). Para legal drafter yang dibentuk oleh lembaga/instansi yang akan menyusun dan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan perlu melakukan penjaringan aspirasi yang pada umumnya dilakukan melalui seminar, lokakarya, focus group desccission (FGD) yang diikuti oleh para pakar hukum dan para pakar lain yang spesifikasi keilmuannya berkaitan dengan rancangangan peraturan perundang-undangan tersebut.

    Perlu dilakukan diskusi internal tim legal drafting untuk memformulasikan draf awal naskah akademik. Selanjutnya tim legal drafting melakukan diskusi publik bersama stakeholder.  Hasil diskusi publik oleh tim legal drafting dilakukan diskusi kelompok untuk memformulasikan masukan-masukan pendapat atau pandangan para pemangku kepentingan. Selanjutnya disempurnakan  dan disepakati agar draf naskah akademik dijadikan naskah akademik final. 

    Hasil kesepakatan dikonsultasikan kepada instansi pemprakarsa rancangan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh tanggapan. Jika tanggapan sudah diperoleh dengan berbagai usul perbaikan  maka tim legal drafting melakukan perbaikan  seperlunya dan tim legal drafting menyusun materi yang muatannya bersumber dari naskah akademik.

    Dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan hendaknya diperhatikan dua kelompok asas berikut. Pertama, asas berkaitan dengan pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik yang meliputi kejelasan  tujuan yang hendak dicapai, kelembagaan, pejabat pembentuk yang tepat atau yang berwenang, kesesuaian antara jenis, hierarki dan muatan materi dengan memperhatikan materi muatan yang tepat dan sesuai, dapat dilaksanakan, memperhitungkan efektivitas dalam masyarakat, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

    Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan, yakni asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas bhineka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Berita Terkait