Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Rasionalitas Otoritas Negara

    2016-07-28 08:09:44
    Images

    Rasionalitas Otoritas Negara

    Oleh : Ernesta Ari, S.H.,M.Hum

    Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores

    Email: Ernestaari12@gmail.com, Hp: 081353713343

     

    Secara hakiki hukum agraria nasional berfaedah sebagai katalisator bagi penyusunan regulasi keagrariaan untuk kepentingan masyarakat. Jadi, hukum agraria adalah instrumen legal-formal yang dapat menciptakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar inilah maka secara yuridis seluruh warga Indonesia diberi opsi yang sama untuk menguasai dan memiliki tanah untuk kepentingan kesejahteraannya.

    Implementasi otoritas negara dan hak menguasai adat dengan segala permasalahannya sesungguhnya memiliki sistem penyelenggaraan masing-masing. Betapapun demikian, namun orientasinya tetap sama yaitu demi kesejahteraan publik. Kesejahteraan masyarakat dalam konteks pelaksanaan hak penguasaan negara adalah kesejahteraan seluruh masyarakat yang tanggungjawab pelaksanaannya sebagiannya langsung dari pusat dan sebagiannya lagi menjadi kewenangan daerah.

    Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat dalam konteks pelaksanaan hak menguasai adat tanggungjawab pelaksanaannya bersifat taken-for-granted. Artinya, secara operasional langsung “melekat” pada wilayah suku masing-masing. Bertolak dari kenyataan bahwa umumnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat adat yang memiliki otoritas spesifik atas adatnya masing-masing, maka kalau pelaksanaan penguasaannya dimaksimalkan menjadi sebuh potensi bangsa, maka sasaran kesejahteraannya juga adalah kesejahteraan seluruh masyarakat.

    Pelaksanaan hak menguasai Negara walaupun belum begitu maksimal, namun cukup mendominasi dan cukup menguat karena sangat berpengaruh terhadap hak adat setempat. Kenyataan semacam ini menjadi mudah dipahami karena dipengaruhi oleh dua faktor dominan yaitu pertama, faktor formal. Beberapa kategori kunci di dalam faktor ini  antara lain (a) Negara dipandang sebagai sebuah wujud organisasi kemasyarakatan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu, segala bentuk pelaksanaan hak menguasai negara diselenggarakan dalam suatu sistem organisasi yang teratur dengan pendelegasian kewenangan yang mudah dilaksanakan, (b) Hak menguasai negara mempunyai kepastian hukum; segala bentuk pelaksanaan hak menguasai negara dalam implementasinya selalu diatur dengan suatu perturan sebagai dasar pelaksanaan yang sistematis, bahkan dapat pula dimanfaatkan sebagai kekuatan pemaksa. Dalam konteks ini, ada beberapa peraturan terkait, yaitu Undang-undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang pendaftaran tanah, dan Keputusan Presiden No. 55/1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (sekarang diganti dengan Perpres No. 36/2005), dan (c) Hak menguasai negara merupakan kehendak politik pemerintahan; dalam upaya pelaksanaan program-program pembangunan maka pelaksanaan hak menguasai negara dibingkai dalam suatu perjuangan politik demi mencapai kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh sebab itu, hal ini akan mendorong pelaksanaan hak menguasai negara mau tidak mau harus dilaksanaka, karena perjuangan politik memang merupakan agenda utama dalam proses manajemen bangsa.

    Aspek dominan kedua, yakni faktor non formal. Artinya, ketidakberdayaan pelaksanaan hak adat selain dipengaruhi oleh pelaksanaan hak menguasai dari negara disebabkan pula oleh faktor masyarakat adat itu sendiri yang terdiri dari: (a) sistem organisasi masyarakat kurang kuat, selain memang disebabkan oleh pelaksanaan Hak menguasai negara kadang-kadang sistem organisasi ini juga kurang terpelihara oleh masyarakat adat sendiri yang disebabkan karena sering terjadi manipulasi sejarah pada tatanan struktural masyarakat adat, (b) hak menguasai adat cenderung bercorak dogmatis dan tidak diperkuat dengan instrument hukum. Memang untuk merancang hukum adat secara tertulis adalah hal yang cukup rumit. Namun setidaknya dogma adat tersebut diberdayakan dan dilegitimasi pelaksanaan lewat sebuah peraturan tertulis. Dan hal inilah yang masih kurang pasti implementasinya, dan (c) sistem pewarisnya lemah. Hal ini disebabkan karena lemahnya kesadaran kultural generasi muda yang sulit untuk melestarikan warisan budaya, sehingga mudah luntur dan terpengarunya oleh rangsangan dari luar.

    Implikasi logis dari kuatnya dominasi negara yakni termarjinalisasinya hak-hak tanah adat sebagai suatu sistem budaya masyarakat adat setempat. Sesungguhnya pelaksanaan hak menguasai negara dan hak menguasai adat merupakan potensi penyelenggaraan pembangunan bangsa. Imajinasi penulis, idealnya kalau pelaksanaan hak menguasai negara dan menguasai adat dicarikan suatu model sistem penyelenggaraan yang mengarah kepada suatu target kepentingan yang sama dan tidak saling menegasi. Model tersebut merupakan suatu perpaduan tatanan pelaksanaan yang saling memperhatikan titik keseimbangan hak dan kewajiban antara masyarakat adat dengan negara dan tidak saling mengabaikan.

    Argumentasi penulis bahwa setidaknya pelaksanaan hak menguasai adalah peran yang harus dilaksanakan demi kesejahteraan bersama seluruh bangsa dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pelaksanaan hak menguasai adat juga merupakan peran yang pelaksanaannya adalah gambaran partisipasi masyarakat adat untuk mendukung pelaksanaan hak menguasai negara demi kesejahteraan bersama.*

     

    Opini telah dimuat di Rubrik Suara Uniflor, Harian Umum Flores Pos edisi 15 Juli 2016 yang dikelola oleh UPT Humas dan Publikasi Uniflor.

Berita Terkait