Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Sastra dan Kasus Perdagangan Manusia

    2015-08-08 19:23:42
    Images

    Sastra dan Kasus Perdagangan Manusia

     

    Oleh Beatrix Polen Aran

    Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI),

    Universitas Flores, Hp 081339216569, Email: Betrixaran@yahoo.co.id

     

    Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada akhir-akhir ini mendapat sorotan secara nasional karena diberitakan berbagai media massa sebagai provinsi transaksi perdagangan  manusia (human trafficking) secara ilegal. Sepertinya tidak masuk akal, manusia sebagai cermin citra Allah menurut ajaran agama, bisa diperdagangkan seperti hewan piaraan saja.

    Kalau dikaji dari kacamata sastra, perdagangan manusia memang telah ada dalam masyarakat Indonesia, sejak zaman dahulu sampai sekarang. Pada zaman dahulu, kita mengenal roman awal sastra Indonesia Siti Nurbaya (1922) karya Marah Rusli. Persoalan yang diangkat pengarang dalam roman ini adalah menentang adat kawin paksa yang membuat laki-laki memperlakukan perempuan seperti budaknya. Laki-laki bisa berbuat sekehendak hatinya terhadap perempuan, seperti  tidak memberi nafkah, menyiksa, memukul, menganiaya, dan lain-lain.

    Diceritakan Marah Rusli, perempuan tidak diberi kesenangan sebagai hak asasinya oleh laki-laki: melihat permainan, mendengarkan bunyi-bunyian yang menghilangkan kesusahan (Siti Nurbaya, 1922, halaman 228). Pada akhirnya, tokoh utama novel, yakni Siti Nurbaya sebagai perempuan menuntut persamaan hak sama dengan laki-laki. Meskipun tidak banyak, sekadar yang perlu bagi kehidupan perempuan sudahlah cukup. “Dia mengharapkan agar laki-laki memandang perempuan sebagai adiknya, biarlah perempuan menuntut ilmu yang berguna baginya” (halaman 222).

    Realitas yang dialami pengarang Marah Rusli pada satu abad silam, bertalian erat dengan realitas perdagangan manusia pada masa sekarang ini. Pada masa kini, kaum wanita dan anak-anak di bawah umur direkrut dengan seribu satu janji surga untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Apa yang dilakukan para sindikat perdagangan manusia? Identitas dipalsukan, diminta uang muka, dan jenis penipuan licik lain.  

    Berkembangnya realitas seperti itu menunjukkan bahwa hukum di negeri ini hanya sebagai label yang diuar-uarkan oleh politisi, tetapi tidak tegas dan pasti dalam memberikan efek jera bagi oknum yang terlibat sindikat perdagangan manusia. TKW dikirim ke luar negri dengan hasrat mendapatkan duit haram dari majikan. Setelah itu lepas tangan atas nasib TKW selanjutnya. UU Nomor 21 Tahun 2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sejauh ini dinilai sama sekali tidak efektif, tidak dirasakan ada gunanya.

    Dalam konteks perdagangan manusia, pemikir besar Thomas Hobbes menyodorkan pernyataan yang menggugah. Dia menyatakan, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus). Pada zaman ini pula, sepertinya bermunculan nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas (bdk. Injil Mateus, 7:15).

    Martabat manusia, khususnya martabat perempuan, terus dibelenggu dengan situasi kekinian. Kaum perempuan bahkan tidak pernah menyadari bahwa menjadi TKW nyawa adalah taruhannya. Kisah TKW asal NTT, Nirmala Bonat beberapa tahun lalu, sungguh membuat kita miris. Bagaimana TKW kita diperlakukan seperti binatang piaraan, harga diri perempuan diinjak-injak seenak perut majikan. Perempuan dijadikan mangsa bagi majikan buas yang tidak bermoral. Gugatan diajukan, sampai kapan martabat perempuan diperbudak terus-menerus seperti ini? Dimana letak nurani para pemimpin kita di provinsi ini dan di negeri Pancasila ini?

    Para pemimpin kita pada era sekarang ini seperti dibelenggu berbagai persoalan veritikal dan horisontal, dari pusat sampai daerah. Persoalan seputar harkat dan martabat manusia seperti ini belum ada yang terselesai tuntas. Inilah potret buram kebijakan pemerintah kita di negara kesatuan ini yang mengaku warganya beragama, tetapi agama untuk apa?

    Penyair tiga zaman, Taufiq Ismail, dalam puisinya yang berjudul “Kita  Pemilik Sah Republik Ini” menulis dalam salah satu larik puisinya, yakni: /Apakah akan kita jual keyakinan kita, dalam pengabdian tanpa harga/?

    Larik puisi ini menyadarkan nurani kita, bangsa yang menggaungkan ajaran Bung Karno “Tri Sakti” tidak seharusnya menghamba pada negara lain untuk mendapat sesuap nasi bagi rakyatnya. Kita tidak punya pilihan lain selain mengabdi pada bumi Pertiwi Indonesia yang kaya sumber daya alam, sekalipun lemah sumber daya manusianya. Kiranya perlu kita ingat lagi slogan lama, mungkin dinilai kuno: /Lebih baik hujan batu di negeri sendiri, daripada hujan emas di negeri orang/.”

    Pemerintah harus memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat agar masyarakat mampu mengelola sumber daya alam yang ada. Jangan pernah memberi kesempatan orang asing, termasuk perusahaan tambang, mengambil harta kekayaan kita. Pemerintah harus mampu manyadarkan masyarakat bahwa kita bisa hidup dengan bekerja di negeri sendiri, karena: kita adalah pemilik sah republik ini, bukan pemilik ilegal.

    Para perempuan sebagai pemilik sah republik ini, selama ini semangatnya dibelenggu dan dilumpuhkan oleh majikan pria yang otoriter dan tamak. Saatnya perempuan bangkit mendobrak kebiasaan lama, membuangnya jauh-jauh, dan berani berkata tidak. Kini bukan lagi zamannya Siti Nurbaya, zaman kelam perempuan satu abad silam. Saatnya kini kaum perempuan berani untuk mengatakan “tidak” pada perdagangan manusia. *

    (Suara Uniflor, Flores Pos, Sabtu, 6 Juni 2015).

     

Berita Terkait