Fakultas & Program Studi


EVENTS

  • Standard Setting Kompetensi Belajar

    2015-04-18 10:09:41
    Images

    Standard Setting Kompetensi Belajar

     

    Oleh Fransiskus Korosando, S.Pd, M.Pd

    Pembantu Dekan III FKIP, Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi,

    Universitas Flores, Hp 081227178678

     

    Standard setting atau cut score atau passing  score dimaknai sebagai “batas lulus” (batas bawah) sehingga mencitrakan peserta didik dianggap mempunyai kompeten atau tidak kompeten. Dengan demikian, standard setting dipakai sebagai kriteria untuk mengukur kompetensi peserta didik untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam kelompok master atau non-master. Kelompok master adalah peserta didik yang memiliki skor perolehan sama atau lebih dari standard setting. Sementara kelompok non-master jika skor yang dimiliki berada di bawah standard setting.

    Standard setting lazim dipakai untuk mengukur prestasi belajar peserta didik dalam ujian nasional (UN). Selain itu, digunakan juga untuk mengukur hasil belajar peserta didik yang dikenal dengan nama “ketuntasan belajar minimal.” Dalam praktiknya, penggunaan kriteria ketuntasan belajar minimal dapat dijelaskan berikut.      Pertama, para pendidik cenderung mengadopsi dan menggunakan kriteria ketuntasan belajar minimal untuk setiap mata pelajaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan ketuntasan belajar minimal merupakan suatu ukuran penilaian hasil belajar untuk mendorong tercapainya kualitas pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.

    Dalam konteks teoretis, terdapat isyarat yang memungkinkan satuan pendidikan dapat memaksimalkan peluang dalam menentukan ketuntasan belajar minimal berdasarkan kondisi ril yang dimiliki di tingkat satuan pendidikan masing-masing, dengan tetap mengacuh pada kriteria yang telah ditetapkan.

    Kriteria atau ketentuan itu adalah (1) Intake, peserta didik diyakini memiliki kemampuan intelektual yang bervariasi antara satu dengan lainnya yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor genetik. Keadaan ini berpengaruh pada cepat atau lambatnya peserta didik memahami materi pembelajaran, (2) Kompleksitas, ruang lingkup materi pembelajaran pada setiap mata pelajaran memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan pada setiap indikator pembelajaran. Hal ini membutuhkan keterampilan profesional seorang pendidik untuk meramu, mengolah, dan menyederhanakan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, (3) Daya dukung, terdapat beberapa elemen terkait dengan daya dukung, seperti (a) Ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki latar belakang pengetahuan keilmuan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, (b) Tenaga kependidikan yang memiliki kecakapan menata dan mengolah administrasi pendidikan sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, (c) Prasarana dan sarana pendidikan yang mendukung terselenggaranya aktivitas pembelajaran, (d) Anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan, (e) Manajemen sekolah, komite sekolah, dan kepedulian stakeholder. Ketiga kriteria di atas, memungkinkan setiap satuan pendidikan untuk merumuskan ketuntasan belajar minimal sesuai dengan realitas yang dimilikinya.

    Kedua, penentuan batas lulus yang berlaku sama secara nasional pada setiap jenjang pendidikan yang dimiliki. Secara empiris, kondisi satuan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI dapat dikatakan memiliki kondisi yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

    Perbedaan yang dimiliki jika dikaitkan dengan tiga kriteria yang sama pada ketuntasan belajar minimal, maka akan menuai prestasi belajar yang berbeda-beda pula. Akan tetapi, dalam kenyataannya standard setting berlaku sama saja untuk setiap jenjang satuan pendidikan. Oleh karena itu, ada baiknya standard setting ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek pemetaan keadaan sekolah dan peserta didik berbasis intake, kompleksitas, daya dukung, dan keadaan ril yang dimiliki.

    Pemberlakuan ketuntasan belajar minimal dan standard setting yang sama sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan dan sebagai syarat untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, di pihak lain, bisa jadi berdampak pada kesenjangan yang bersifat unfairness (tidak adil), antara sekolah atau antara peserta didik.

    Peserta didik yang berada di daerah-daerah yang memiliki kemudahan mengakses ilmu pengetahuan memiliki fasilitas belajar yang mumpuni, dibandingkan dengan peserta didik yang bersekolah di daerah-daerah terpencil yang minim fasilitas maupun daya aksesnya.

    Riset menunjukkan, penentuan standard setting sebagaimana yang ditunjukkan oleh Giraud dan Impara (2005) yang melakukan studi kualitatif yang melibatkan guru, administrator, dan para konsultan dalam menyusun standard setting dapat direkomendasikan pada sekolah Willtown Board. Studi ini memfokuskan pada standard setting untuk membaca dan menulis pada level 5.

    Hasil studi menunjukkan penggunaan standard setting berdasarkan pada keputusan guru. Peneliti menyarankan untuk melanjutkan pelatihan dan memercayai partisipasi guru dalam menyusun standard setting. Heri Renawati (2008) melalui risetnya menunjukkan secara empiris standard setting mata pelajaran matematika UN tingkat SMP dengan menggunakan metode Ebel diperoleh standard setting sebesar 72,25, sementara dengan metode Group Kontras diperoleh standard setting sebesar 71,6. Hal ini menunjukkan standard setting yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu rendah, yakni sebesar 4,25, dibandingkan dengan kemampuan peserta didik.

    Kesimpulannya, standard setting adalah suatu parameter yang digunakan dalam pengukuran hasil pendidikan bertujuan mengungkapkan penetapan batas kelulusan yang berkualitas dan berkeadilan berlandaskan pada realitas yang dimiliki oleh setiap satuan pendidikan di Indonesia.

    (Flores Pos, Sabtu, 13 Desember 2014).

     

Berita Terkait